Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Bicara Politik Identitas di Hadapan Parlemen Australia

Kompas.com - 10/02/2020, 14:11 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak Australia untuk melawan politik identitas.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato di hadapan parlemen Australia, di Canberra, Senin (20/2/2020).

"Terus kikis politik identitas di negara kita dan di berbagai belahan dunia. Baik itu atas dasar agama, etnisitas, identitas askriptif lainnya," kata Jokowi dalam pidatonya sebagaimana disampaikan Staf Khusus Presiden Fadjroel Rachman.

Jokowi menegaskan, politik identitas merupakan ancaman terhadap kualitas demokrasi, kemajemukan, dan toleransi.

Baca juga: Jokowi-Morrison Harap IA-CEPA Perkuat Ekonomi Indonesia-Australia

"Ancaman ini semakin nyata jika terus dieksploitasi demi kepentingan politik jangka pendek yang mengakibatkan kebencian, ketakutan bahkan konflik sosial," kata dia.

Sebagai dua negara yang demokratis dan majemuk, Jokowi menilai Indonesia dan Australia harus terus bekerja keras, bahu membahu, serta berdiri tegak untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan kemajemukan.

Ia berharap kedua negara bisa bersama-sama berupaya mencegah dunia dari ancaman clash of civilization.

"Kita harus terus memperjuangkan nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kemajemukan. Stop intoleransi, stop xenophibia, stop radikalisme, dan stop terorisme," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retono Marsudi mengatakan, kunjungan Jokowi ke Australia ini sekaligus memberi tanda 70 tahun hubungan kerja sama kedua negara.

Dalam kunjungan ke Australia kali ini, selain berbicara di hadapan parlemen, Jokowi pun bertemu Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan meneken dua nota kesepakatan.

Baca juga: Bertemu Partai Oposisi Australia, Jokowi Singgung soal HAM di Papua

Retno mengatakan, semua kegiatan Presiden di Australia ini juga demi terwujudnya peta jalan dari Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) hingga 2024.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Australia Kristiarto S Legowo menyampaikan, Jokowi merupakan presiden ke-12 yang akan berpidato di hadapan Parlemen Australia.

"Agenda presiden memberikan pidato di hadapan parlemen merupakan kehormatan yang sangat besar, karena presiden jadi kepala negara ke-12 yang diberikan kesempatan bicara di hadapan parlemen dalam sejarah Australia, dan pertama untuk tahun ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com