JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak Australia untuk melawan politik identitas.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato di hadapan parlemen Australia, di Canberra, Senin (20/2/2020).
"Terus kikis politik identitas di negara kita dan di berbagai belahan dunia. Baik itu atas dasar agama, etnisitas, identitas askriptif lainnya," kata Jokowi dalam pidatonya sebagaimana disampaikan Staf Khusus Presiden Fadjroel Rachman.
Jokowi menegaskan, politik identitas merupakan ancaman terhadap kualitas demokrasi, kemajemukan, dan toleransi.
Baca juga: Jokowi-Morrison Harap IA-CEPA Perkuat Ekonomi Indonesia-Australia
"Ancaman ini semakin nyata jika terus dieksploitasi demi kepentingan politik jangka pendek yang mengakibatkan kebencian, ketakutan bahkan konflik sosial," kata dia.
Sebagai dua negara yang demokratis dan majemuk, Jokowi menilai Indonesia dan Australia harus terus bekerja keras, bahu membahu, serta berdiri tegak untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan kemajemukan.
Ia berharap kedua negara bisa bersama-sama berupaya mencegah dunia dari ancaman clash of civilization.
"Kita harus terus memperjuangkan nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kemajemukan. Stop intoleransi, stop xenophibia, stop radikalisme, dan stop terorisme," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retono Marsudi mengatakan, kunjungan Jokowi ke Australia ini sekaligus memberi tanda 70 tahun hubungan kerja sama kedua negara.
Dalam kunjungan ke Australia kali ini, selain berbicara di hadapan parlemen, Jokowi pun bertemu Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan meneken dua nota kesepakatan.
Baca juga: Bertemu Partai Oposisi Australia, Jokowi Singgung soal HAM di Papua
Retno mengatakan, semua kegiatan Presiden di Australia ini juga demi terwujudnya peta jalan dari Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) hingga 2024.
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Australia Kristiarto S Legowo menyampaikan, Jokowi merupakan presiden ke-12 yang akan berpidato di hadapan Parlemen Australia.
"Agenda presiden memberikan pidato di hadapan parlemen merupakan kehormatan yang sangat besar, karena presiden jadi kepala negara ke-12 yang diberikan kesempatan bicara di hadapan parlemen dalam sejarah Australia, dan pertama untuk tahun ini," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.