Kompas.com - 28/05/2021, 11:57 WIB
Personel Satgas Nemangkawi tengah melakukan pengamanan di Lapangan Terbang Beoga, Puncak, Papua, Kamis (15/4/2021) Dok Humas Satgas NemangkawiPersonel Satgas Nemangkawi tengah melakukan pengamanan di Lapangan Terbang Beoga, Puncak, Papua, Kamis (15/4/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa operasi Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi di Papua akan diperpanjang selama enam bulan. Perpanjangan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2021.

Personel TNI-Polri yang tergabung dalam satgas tersebut masih terus memburu kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Rencananya diperpanjang enam bulan," ujar Asisten Operasional Kapolri Irjen (Pol) Imam Sugianto, dalam keterangannya, Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Kapolri Minta Personel Satgas Nemangkawi Juga Kawal Agenda Pembangunan di Papua

Imam mengatakan, saat ini Polri tengah merumuskan pola operasi yang akan diberlakukan pada perpanjangan masa tugas Satgas Nemangkawi.

Hal itu menyusul keputusan pemerintah yang mengkategorikan KKB sebagai teroris. Namun, ia tak menjelaskan secara detail soal pola operasi tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sedang dirumuskan pola operasinya," kata dia.

Dari catatan Kompas dan data Polda Papua, sepanjang Januari hingga Mei 2021, KKB telah melakukan 19 penyerangan di Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Puncak.

Akibat serangan kelompok tersebut, delapan aparat keamanan dan enam warga sipil meninggal. Selain itu, 10 aparat keamanan dan dua warga terluka.

Di lain sisi, pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap penanganan konflik di Papua.

Baca juga: Selain KKB, Operasi Nemangkawi di Papua Bakal Sasar Kelompok Kriminal Politik

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth, mengatakan, pelabelan teroris terhadap KKB telah menyebabkan eskalasi kekerasan di Papua meningkat. Sementara operasi kemanan terus digencarkan sehingga sulit mengatasi persoalan Papua.

Menurutnya, konflik di Papua dapat diatasi apabila pemerintah pusat mau mengevaluasi kebijakan penetapan KKB sebagai teroris dan dampaknya secara menyeluruh.

"Sebagai jalan keluarnya perlu ada evaluasi kebijakan dan pendekatan. Apabila pendekatan yang dilakukan tidak efektif, maka sebaiknya dihentikan dan fokus pada penyelesaian sumber persoalan dengan penyelesaian yang strategis untuk membangun damai secara permanen di Papua," kata Adriana, dikutip dari Kompas.id, Sabtu (22/5/2021).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.