Kompas.com - 27/05/2021, 17:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini masih banyak penduduk Indonesia berusia produktif yang masih menganggur.

Padahal, kata dia, per Februari 2021 pengangguran di Indonesia telah turun menjadi 6,26 persen atau sebanyak 8,75 juta orang.

"Saat ini masih banyak penduduk yang tergolong usia produktif tapi masih menganggur," kata Muhadjir saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021) dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Kata Menko Airlangga, Kartu Prakerja Kurangi Banyak Pengangguran

Meskipun menurun, tetapi kondisi penduduk usia produktif yang masih banyak menganggur menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Saat ini, kata dia, jumlah penduduk usia produktif yang tergolong angkatan kerja di Indonesia ada sebanyak 138 juta orang.

Jumlah itu mencapai 60 persen dari 270 juta total penduduk Indonesia.

"Hampir 60 persen penduduk kita adalah usia produktif. Sisanya itu yang tidak produktif. Baik yang lansia maupun sekarang yang tertunda masuk perguruan tinggi atau masih di SMA atau SMK," ujar dia.

Oleh karena itu, pemerintah pun bertugas menyiapkan lapangan pekerjaan melalui investasi besar-besaran.

Hal tersebut disebutkannya harus dilakukan jika angkatan kerja di Indonesia betul-betul bekerja dan masuk ke dalam angkatan kerja produktif.

"Lapangan pekerjaan yang produktif ini yang menjadi tantangan kita bersama," kata dia.

Muhadjir mengatakan, Indonesia tidak ingin terperangkap menjadi negara dengan pendapatan menengah (middle income trap).

Baca juga: Menaker Klaim Jumlah Pengangguran Terbuka di Indonesia Menurun

Dengan demikian, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membuka lapangan kerja bagi penduduk berusia produktif.

"Selain itu, pemerintah juga fokus mempersiapkan lapangan pekerjaan menghadapi puncak bonus demografi tahun 2030 yang jumlah penduduk produktif mencapai puncaknya," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Menurut dia, hal tersebut dapat diantisipasi oleh pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Nasional
Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Nasional
Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Nasional
Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Nasional
RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

Nasional
Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.