Jokowi: Persoalan Akurasi Data Sebabkan Penyaluran Bansos Lambat, Tidak Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung persoalan akurasi data pemerintah yang menyebabkan kendala pada penyaluran bantuan sosial (bansos).

Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada rakornas pengawasan internal pemerintah yang dihadiri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Berkaitan dengan akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini. Dampaknya ke mana-mana, contoh data bansos tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran," ujar Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).

Selain data penerima bansos, Jokowi juga menyoroti data penyaluran bantuan pemerintah lainnya.

Baca juga: Targetkan Ekonomi Tumbuh 7 Persen, Jokowi Sebut Bukan Angka Mustahil

Menurutnya, data pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih sering tidak sinkron sehingga harus diperbaiki.

Oleh karena itu, Presiden meminta BPKP segera membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah.

"Kawal integrasinya, sinkroninasikan basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data, manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki. BPKP kan punya," ini gunakan, manfaatkan," tegas Jokowi.

Kepala Negara melanjutkan, untuk mencapai efektivitas pengawasan internal pemerintah yang baik memerlukan komitmen dan manjemen yang juga baik dari pemerintah.

Sehingga, Jokowi meminta semua rekomendasi harus ditindaklanjuti hingga ke inti persoalan.

"Jangan berhenti di rekomendasi. Tuntaskan sampai akar masalah sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya. Sudah tahu salah, diulang-ulang setiap tahun," tegasnya.

Baca juga: Jokowi: Belanja Pemerintah Pusat Baru 15 Persen, Daerah 7 Persen, Masih Rendah

"Saya tekankan kepada bapak ibu menteri, kepala lembaga, daerah untuk menindakalanjuti dengan serius rekomendasi dari BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan dan akhirnya bisa menjadi masalah hukum," ungkap Jokowi.

Oleh karenanya, Jokowi meminta kepada para menteri, kepala lembaga dan pemerintah daerah memberi akses dan informasi akurat.

Dengan begitu APIP dan BPKP dapat bekerja secara independen dan profesional.

Jokowi juga mengingatkan agar jangan sampai karena kinerja pemerintah daerah lambat, tugas APIP dan BPKP juga terhambat.

"Banyak terjadi. Dampaknya program pemerintah juga terhambat dan terlambat. Tapi saya ingin ingatkan kepada jajaran BPKP dan seluruh APIP, keberadaannya adalah untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan untuk menakut-nakuti dan bukan untuk mencari-cari kesalahan," kata Jokowi.

Baca juga: Singgung Berbagai Program Tak Jelas, Jokowi: Saya Lihat Ada Waduk, tapi Tak Ada Irigasinya

"Seluruh jajaran aparat pengawas intern pemerintah harus memahami hal ini. Jangan menunggu bertindak setelah terjadi kejadian, setelah terjadi kesalahan," lanjutnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, pada masa sulit seperti sekarang ini, semuanya harus bekerja cepat, dan memperkuat koordinasi, memperkuat sinkronisasi, serta memperkuat check and balance.

Kemudian, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki, agar program-profram pemerintah berjalan efektif.

"Masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya dan bangsa kita segera bangkit dari pandemi," tutur Jokowi.