Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Targetkan Ekonomi Tumbuh 7 Persen, Jokowi Sebut Bukan Angka Mustahil

Kompas.com - 27/05/2021, 13:37 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2021 sebesar 7 persen.

Ia menyebut, angka itu tidak mudah untuk dicapai lantaran ekonomi di kuartal I tahun ini masih minus 0,74 persen.

Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak bekerja keras untuk mencapai target tersebut.

"Target di kuartal kedua kita bukan barang yang mudah, 7 persen. Bayangkan, minus 0,74 (persen) melompat ke 7 persen," kata Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: Ini Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Nasional pada 2022

"Tapi saya meyakini, Insya Allah kalau semuanya bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasisnya, angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih," tuturnya.

Jokowi menginstruksikan agar realisasi belanja anggaran dipercepat. Ia megungkap, belanja pemerintah masih cenderung rendah.

Tercatat, realisasi APBN baru mencapai 15 persen. Sementara, realisasi APBD baru sekitar 7 persen.

Kemudian, serapan belanja anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai 24,6 persen.

Tak hanya itu, lanjut Jokowi, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan juga masih lambat.

Pada kuartal pertama tahun 2021 misalnya, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru mencapai 10,98 persen. Sementara, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah kurang dari 5 persen.

"Ini ada apa?," tanya Jokowi heran.

Jokowi pun meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencari penyebab lambatnya realisasi belanja dan pengadaan barang-jasa ini.

Baca juga: Sri Mulyani: Pertanian Menjadi Kunci Pemulihan Ekonomi Indonesia

Ia menginstruksikan kedua lembaga itu mencarikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini.

Namun demikian, Jokowi mengingatkan bahwa realisasi anggaran dan pengadaan barang-jasa bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga ketepatan.

"Sekali lagi kecepatan, tapi juga ketepatan sasar," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com