Salin Artikel

Jokowi: Persoalan Akurasi Data Sebabkan Penyaluran Bansos Lambat, Tidak Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung persoalan akurasi data pemerintah yang menyebabkan kendala pada penyaluran bantuan sosial (bansos).

Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada rakornas pengawasan internal pemerintah yang dihadiri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Berkaitan dengan akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini. Dampaknya ke mana-mana, contoh data bansos tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran," ujar Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).

Selain data penerima bansos, Jokowi juga menyoroti data penyaluran bantuan pemerintah lainnya.

Menurutnya, data pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih sering tidak sinkron sehingga harus diperbaiki.

Oleh karena itu, Presiden meminta BPKP segera membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah.

"Kawal integrasinya, sinkroninasikan basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data, manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki. BPKP kan punya," ini gunakan, manfaatkan," tegas Jokowi.

Kepala Negara melanjutkan, untuk mencapai efektivitas pengawasan internal pemerintah yang baik memerlukan komitmen dan manjemen yang juga baik dari pemerintah.

Sehingga, Jokowi meminta semua rekomendasi harus ditindaklanjuti hingga ke inti persoalan.

"Jangan berhenti di rekomendasi. Tuntaskan sampai akar masalah sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya. Sudah tahu salah, diulang-ulang setiap tahun," tegasnya.

"Saya tekankan kepada bapak ibu menteri, kepala lembaga, daerah untuk menindakalanjuti dengan serius rekomendasi dari BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan dan akhirnya bisa menjadi masalah hukum," ungkap Jokowi.

Oleh karenanya, Jokowi meminta kepada para menteri, kepala lembaga dan pemerintah daerah memberi akses dan informasi akurat.

Dengan begitu APIP dan BPKP dapat bekerja secara independen dan profesional.

Jokowi juga mengingatkan agar jangan sampai karena kinerja pemerintah daerah lambat, tugas APIP dan BPKP juga terhambat.

"Banyak terjadi. Dampaknya program pemerintah juga terhambat dan terlambat. Tapi saya ingin ingatkan kepada jajaran BPKP dan seluruh APIP, keberadaannya adalah untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan untuk menakut-nakuti dan bukan untuk mencari-cari kesalahan," kata Jokowi.

"Seluruh jajaran aparat pengawas intern pemerintah harus memahami hal ini. Jangan menunggu bertindak setelah terjadi kejadian, setelah terjadi kesalahan," lanjutnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, pada masa sulit seperti sekarang ini, semuanya harus bekerja cepat, dan memperkuat koordinasi, memperkuat sinkronisasi, serta memperkuat check and balance.

Kemudian, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki, agar program-profram pemerintah berjalan efektif.

"Masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya dan bangsa kita segera bangkit dari pandemi," tutur Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/27/13450121/jokowi-persoalan-akurasi-data-sebabkan-penyaluran-bansos-lambat-tidak-tepat

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Nasional
Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Nasional
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

Nasional
Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

Nasional
DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

Nasional
Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Nasional
KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

Nasional
Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Nasional
Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Nasional
Cara Akses 'Telemedicine' dan Paket Obat Gratis Pasien Omicron yang Jalani Isolasi Mandiri

Cara Akses "Telemedicine" dan Paket Obat Gratis Pasien Omicron yang Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Profil Pusat Psikologi TNI, Organisasi Baru Milik Mabes TNI

Profil Pusat Psikologi TNI, Organisasi Baru Milik Mabes TNI

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.