Kompas.com - 26/05/2021, 11:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan keputusan pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaaan (TWK).

Tes tersebut merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). ICW berharap Jokowi tetap melantik semua pegawai KPK menjadi ASN.

"Presiden Joko Widodo harus membatalkan keputusan Pimpinan KPK dan Kepala BKN dengan tetap melantik seluruh pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/5/2021).

Baca juga: Pemberhentian 51 Pegawai KPK dan Pembangkangan terhadap Presiden

Kurnia menyoroti soal tidak adanya landasan atau dasar hukum pelaksanaan TWK.

Pasalnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tidak mengatur soal ketentuan seleksi dalam alih status kepegawaian KPK.

"Sebab TWK diselundupkan secara sistematis oleh Pimpinan KPK melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2001 (Perkom 1/2021)," kata Kurnia.

Selain itu, Kurnia berpandangan, keputusan pemberhentian pegawai KPK telah mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan judicial review UU KPK.

Dalam pertimbangannya MK menyatakan alih status kepegawaian tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

"Jika tes tersebut dimaknai dengan metode seleksi, bukankah hal itu menimbulkan dampak kerugian bagi pegawai KPK? Lagi pula mesti dipahami bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat serta tidak bisa ditafsirkan lain," tuturnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: 51 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Diberhentikan

 

Adapun keputusan pemberhentian 51 pegawai KPK diambil dalam rapat koordinasi yang membahas tindak lanjut hasil asesmen TWK.

Pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hadir dalam rapat tersebut.

Sementara, 24 pegawai akan mendapat pendidikan wawasan kebangsaan agar bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan masih ada potensi diberhentikan apabila tidak lolos.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Alexander, saat memberikan keterangan pers, dikutip dari siaran Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Pengamat: Pemberhentian 51 Pegawai KPK Bentuk Pembangkangan terhadap Presiden

Menurut Alexander, penilaian asesor terhadap 51 pegawai tersebut merah dan tidak mungkin dibina.

Kendati demikian, ia tidak menjelaskan lebih detail mengenai tolok ukur penilaian dan alasan kenapa pegawai KPK itu tidak dapat dibina.

“Yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, ini sudah warnanya dia bilang, sudah merah dan ya, tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” kata Alexander.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana memaparkan tiga aspek dalam penilaian asesmen TWK. Ketiga aspek itu yakni aspek pribadi, pengaruh, dan PUNP (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah).

“Untuk yang aspek PUPN itu harga mati. Jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian, dari aspek tersebut,” kata Bima.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Sebut Lukas Enembe Bisa Dijemput Paksa jika Senin Tak Hadiri Panggilan KPK

MAKI Sebut Lukas Enembe Bisa Dijemput Paksa jika Senin Tak Hadiri Panggilan KPK

Nasional
MAKI Minta KPK Kirim Dokter Independen untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

MAKI Minta KPK Kirim Dokter Independen untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Bongkar Aktivitas Lukas Enembe Berjudi, MAKI: Dia Bisa Jalan Tanpa Kursi Roda

Bongkar Aktivitas Lukas Enembe Berjudi, MAKI: Dia Bisa Jalan Tanpa Kursi Roda

Nasional
Saat Demokrat Sebut Oknum Parpol Diutus Jokowi untuk Minta Kursi Wagub Papua...

Saat Demokrat Sebut Oknum Parpol Diutus Jokowi untuk Minta Kursi Wagub Papua...

Nasional
'Sikap Ganjar Akan Membuat Calon Pemilih Semakin Jatuh Hati...'

"Sikap Ganjar Akan Membuat Calon Pemilih Semakin Jatuh Hati..."

Nasional
Andi Arief Sebut Partai Demokrat dan Lukas Enembe Diancam Orang Mengaku Utusan Jokowi

Andi Arief Sebut Partai Demokrat dan Lukas Enembe Diancam Orang Mengaku Utusan Jokowi

Nasional
MAKI Ungkap Aktivitas Lukas Enembe Bermain Judi di Malaysia, Filipina, dan Singapura

MAKI Ungkap Aktivitas Lukas Enembe Bermain Judi di Malaysia, Filipina, dan Singapura

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Tani Nasional, Pemerintah Dukung Sektor Pertanian Sepenuhnya

Jokowi: Selamat Hari Tani Nasional, Pemerintah Dukung Sektor Pertanian Sepenuhnya

Nasional
Andi Arief Sebut Orang Mengaku Utusan Jokowi Temui Demokrat, Minta Posisi Wagub Papua

Andi Arief Sebut Orang Mengaku Utusan Jokowi Temui Demokrat, Minta Posisi Wagub Papua

Nasional
UPDATE 24 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,90 Persen, Ketiga 26,90 Persen

UPDATE 24 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,90 Persen, Ketiga 26,90 Persen

Nasional
Sebut Prabowo Tak Butuh 'Endorse' Jokowi untuk Jadi Capres, GP Mania: Dia Sudah Teruji

Sebut Prabowo Tak Butuh "Endorse" Jokowi untuk Jadi Capres, GP Mania: Dia Sudah Teruji

Nasional
UPDATE 24 September: Bertambah 1.724, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.421.118

UPDATE 24 September: Bertambah 1.724, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.421.118

Nasional
Istana: Kalau Petani Punya Surat Tanah, Tak Boleh Dikriminalisasi

Istana: Kalau Petani Punya Surat Tanah, Tak Boleh Dikriminalisasi

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap, Ini Sederet Catatan ICW

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap, Ini Sederet Catatan ICW

Nasional
Jika Ganjar Tak Dapat Tiket Capres dari PDI-P, GP Mania Akan Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Jika Ganjar Tak Dapat Tiket Capres dari PDI-P, GP Mania Akan Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.