Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karier Militer Doni Monardo, Danpaspampres Era SBY hingga Kepala BNPB

Kompas.com - 25/05/2021, 11:08 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Ganip Warsito sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Ganip menggantikan Doni Monardo yang akan pensiun dari dinas kemiliteran pada 1 Juni 2021.

Pelantikan Ganip berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79P 2021 tentang Pemberhentain dan Pengangkatan Kepala BNPB yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sektretariat Negara, Nanik Purwanti.

Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB Gantikan Doni Monardo

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan Letjen TNI Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB," ujar Nanik, Selasa (24/5/2021).

"Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan hak administrasi setingkat menteri. Ditetapkan di Jakarta 24 Mei 2021," lanjutnya.

Karier di militer dan penanganan bencana

Darah prajurit mengalir di tubuh Doni Monardo. Pria kelahiran Cimahi, Jawa Barat, 10 Mei 1963, ini adalah putra dari seorang prajurit, Letkol CPM Nasrul Saad.

Doni memutuskan bergabung dengan TNI melalui Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 1985.

Setelah lulus, Doni langsung ditempatkan dan digembleng di Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dari 1986 sampai 1998.

Di pasukan elite ini, Doni pernah ditugaskan ke Timor Timur hingga Aceh. Sederet pengalamannya di bidang infanteri kemudian mengantarkannya untuk mengisi posisi Danyon-11 Grup-1/Kopassus pada 1998-1999.

Baca juga: Pensiun, Doni Monardo Diganti Letjen TNI Ganip Warsito

Karier kemiliterannya terus melesat. Ia pernah menjadi Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) Kopassus pada 2011-2012.

Kemudian, ia ditunjuk menjadi Komandan Paspampres pada 2012-2014 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Setelah itu, Doni dipercaya untuk menjadi Danjen Kopassus pada 2014-2015.

Beberapa jabatan strategis pernah diemban Doni, mulai dari Pangdam XVI/Pattimura pada 2015-2017, Pangdam III/Siliwangi pada 2017-2018, hingga Sesjen Wantannas pada 2018-2019.

Pada 2019, Doni ditunjuk sebagai Kepala BNPB. Berbagai persoalan kebencanaan ia tangani, dari bencana alam hingga non-alam, seperti pandemi Covid-19.

Doni juga tercatat menyandang berbagai pernghargaan, dari Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Jasa Utama, sampai Bintang Yudha Dharma Nararya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com