Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hati-hati Penipuan CPNS Kemenkumham, Ini Informasi Resminya

Kompas.com - 24/05/2021, 06:11 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Flyer berupa informasi bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) beredar di tengah-tengah masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kemenkuham Andap Budhi Revianto mengatakan bahwa Kemenkumham secara resmi belum menyampaikan informasi apa pun tentang proses seleksi CPNS tersebut.

“Memang benar kami akan menyelenggarakan proses penerimaan CPNS, tetapi sampai saat ini kami belum sekali pun secara resmi menyampaikan informasi terkait hal tersebut kepada publik,” kata Andap dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (23/5/21)

Andap pun menyebutkan, saat ini ramai flyer dan info grafis terkait penerimaan CPNS yang mengatasnamakan Kemenkumham.

Baca juga: Simak! Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Dibuka Akhir Mei, Ini Info Lengkapnya

Namun, ia tidak sepenuhnya menyalahkan informasi yang beredar, tetapi juga tidak membenarkan seluruhnya.

Menurut dia, informasi yang beredar saat ini tidak disebarkan oleh akun resmi kemenkumham karena memang belum waktunya.

Kendati tidak ada unsur penipuan dalam info tersebut, Andap meminta masyarakat berhati-hati karena bisa saja berpotensi penipuan.

“Terkait beragam informasi mengenai penerimaan CPNS Kemenkumham, saya meminta masyarakat untuk berhati-hati agar tidak tertipu oleh oknum yang memanfaatkan momen ini,” ujar Andap.

Adapun informasi penerimaan CPNS Kemenkumham secara resmi hanya akan disampaikan dalam web resmi Kemenkumham, yakni cpns.kemenkumham.go.id, atau akun resmi media sosial (Instagram), yaitu @cpns.kumham dan @kemenkumhamri.

Baca juga: Aturan Tes CPNS 2021: Peserta Wajib Isolasi Mandiri 14 Hari Sebelum Ujian

“Informasi penerimaan CPNS Kemenkumham hanya akan kami keluarkan melalui akun-akun resmi tersebut pada tanggal pada tanggal 30 Mei 2021,” kata dia.

Andap pun menjelaskan banyak akun fake atau palsu yang dibuat menyerupai akun resmi kemenkumham.

Untuk instagram, beberapa di antaranya misalnya @cpns_kumham, @cpnskumham, @info.cpnskumham, dan lain-lain. Semuanya, kata Andap, adalah palsu.

“Sekali lagi, saya mengharapkan seluruh masyarakat untuk berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan penerimaan CPNS Kemenkumham ini," ucap Andap.

“Informasi yang benar hanya keluar dari akun resmi kami dan pada tanggal 30 Mei 2021,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com