Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jika Isu Distribusi Vaksin Tak Segera Ditangani, Makin Lama Pandemi Selesai

Kompas.com - 22/05/2021, 07:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, apabila dunia tidak memprioritaskan isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin, dirinya khawatir pandemi Covid-19 akan lebih lama selesai.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang positif pun menurutnya sangat bergantung kepada penanganan pandemi Covid-19.

"Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani, saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi. Tercapainya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai institusi keuangan dunia akan sangat bergantung bagaimana cara kita bersama dalam menangani pandemi ini," ujar Jokowi dalam sambutan untuk Global Health Summit 2021 yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (21/5/2021) malam.

Baca juga: Bahas Kesenjangan Vaksin Covid-19 di Dunia, Jokowi: Negara Berkembang Hanya Dapat 17 Persen

Oleh karena itu, Jokowi menekankan bahwa negara-negara G20 harus memberikan dukungan bagi peningkatan produksi dan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara.

Kepala negara menegaskan, dalam kaitan inilah Indonesia mendukung adanya usulan TRIPS Waiver bagi pencegahan dan pengobatan Covid-19, termasuk untuk vaksin.

"Dalam kaitan inilah Indonesia mendukung adanya usulan Trips Waiver bagi pencegahan dan pengobatan Covid-19, termasuk untuk vaksin. Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara post sponsor proposal TRIPS Waiver tersebut," ungkap Jokowi.

Indonesia berharap agar negara-negara anggota G20 lainnya dapat memberikan dukungan yang sama.

Baca juga: Stafsus Jokowi: Sentra Vaksinasi Tak Boleh Tolak Penyandang Disabilitas

Sementara itu, Jokowi juga sempat menyinggung kesenjangan distribusi vaksin Covid-19 di dunia. Kata dia, 83 persen vaksin Covid-19 di dunia telah diterima negara-negara kaya. Artinya, negara berkembang hanya menerima sisanya yaitu 17 persen.

Padahal, 17 persen vaksin yang diterima negara berkembang itu diperuntukkan bagi 47 persen populasi dunia.

"Kesenjangan itu sangat nyata terlihat. Negara-negara berkembang hanya menerima 17 persen (dari jumlah total vaksin Covid-19 secara global)," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com