Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Sebagian Aktivitas Ekonomi Terhenti karena Pandemi, Perekonomian Indonesia Rugi Rp 1,356 Triliun

Kompas.com - 20/05/2021, 14:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 telah membuat sebagian aktivitas perekonomian berhenti.

Menurut dia, sebagian aktivitas ekonomi yang terhenti akibat pandemi itu telah membuat perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1 persen.

"Sebagian aktivitas ekonomi harus terhenti. Akibatnya, perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1 persen. Jauh lebih rendah dari semula sebelum pandemi, yang ditargetkan mencapai pertumbuhan positif 5,3 persen," kata Sri dalam rapat paripurna DPR ke-18, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Defisit APBN Paling Tinggi dalam 20 Tahun, Sri Mulyani: Masih Lebih Baik Dibandingkan AS dan ASEAN 5

Ia mengatakan, hal tersebut dapat berarti bahwa secara nominal perekonomian Indonesia kehilangan kesempatan untuk menciptakan nilai tambah atau mengalami kerugian lebih kurang Rp 1,356 triliun.

Dampak pemburukan ekonomi, kata dia, juga akan jauh lebih besar apabila pemerintah tidak melakukan langkah-langkah countercyclical.

"Melalui kebijakan yang juga bersifat luar biasa," ucap dia.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 telah bekerja luar biasa sangat keras untuk menghadapi pandemi.

Menurut dia, pemerintah sudah mengeluarkan APBN 2020 dalam rangka melindungi keselamatan jiwa rakyat Indonesia dan melindungi perekonomian Indonesia dari hantaman dahsyat Covid-19.

"Belanja negara kita meningkat 12,3 persen mencapai Rp 2,593,5 triliun. Sementara pendapatan negara justru mengalami penurunan 16,0 persen," ucap dia.

Sri Mulyani menilai, menurunnya pendapatan negara itu dikarenakan aktivitas dunia usaha yang terpukul sangat dalam akibat pandemi.

Baca juga: Kenang Wimar Witoelar, Sri Mulyani: Dia Seorang Kawan Sejati

Terlebih, di satu sisi, pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan untuk menolong dunia usaha agar mampu bertahan dan diharapkan bangkit kembali.

"Defisit APBN 2020 mencapai 6,1 persen dari PDB. Ini adalah tingkat defisit yang belum pernah terjadi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir," ucap dia. 

Defisit tersebut, menurut dia, jauh meningkat dibandingkan rancangan awal APBN 2020 sebelum Covid-19 terjadi.

Ia mengatakan, sebelum pandemi, pemerintah merencanakan defisit tersebut hanya mencapai 1,76 persen dari PDB.

Adapun kehadiran Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR dalam agenda Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com