Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Kompas.com - 19/05/2021, 08:15 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan masyarakat yang kembali dari mudik Lebaran untuk melakukan karantina mandiri.

Upaya ini dilakukan demi mencegah kemungkinan terjadinya penularan virus corona ke orang-orang terdekat.

"Saya ingin mengingatkan kepada seluruh pelaku perjalanan untuk melakukan karantina 5x24 jam setelah kembali dari kampung halaman," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/5/2021).

Baca juga: Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Agar upaya ini berjalan efektif, Wiku meminta Satgas Penanganan Covid-19 di daerah mengoptimalisasi peran posko Penanganan Covid-19.

Ia ingin Satgas segera mendata, melaporkan, dan memastikan seluruh warga yang baru kembali dari mudik melakukan karantina mandiri.

"Selain itu, segera koordinasikan dengan fasilitas kesehatan apabila ditemukan kasus positif Covid-19 sehingga dapat segera diambil langkah penanganan," ujar Wiku.

Baca juga: Satgas: 264 Pelaku Perjalanan Saat Operasi Ketupat Positif Covid-19

Selain karantina mandiri, pencegahan Covid-19 akibat mudik dan arus balik juga ditempuh melalui upaya lainnya, seperti melakukan rapid test antigen secara acak di titik-titik penyekatan, baik di jalan tol maupun jalan nasional.

Upaya ini diberlakukan terhadap pemudik yang kembali dari provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat menuju DKI Jakarta.

Tak hanya itu, pemerintah juga menambah jumlah alat testing Covid-19. Apabila ditemukan kasus positif dari pengetesan, pemerintah dapat menyediakan fasilitas isolasi mandiri.

Baca juga: Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Dalam upaya peningkatan screening, Kementerian Kesehatan menyediakan logistik seperti alat pelindung diri (APD), obat-obatan, dan bahan medis yang habis pakai dalam tiga bulan ke depan.

"Kemudian penambahan personel di lapangan, baik tempat pengetesan di titik penyekatan maupun di fasilitas kesehatan yang lintas sektor yaitu oleh Satgas, Dinkes, Polri dan penyedia jasa jalan tol atau Jasa Marga," kata Wiku.

Bersamaan dengan itu, Wiku mewajibkan rumah sakit di daerah untuk meningkatkan kapasitas ruang isolasi dan ruang perawatan Covid-19 sesuai dengan kondisi perkembangan keterisian tempat tidur di rumah sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com