Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

Kompas.com - 18/05/2021, 14:31 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan mengingatkan, program vaksinasi gotong royong harus memperhatikan prinsip keadilan.

"Yang perlu diperhatikan adalah prinsip keadilannya, bukan kemudian vaksinasi gotong royong, mohon maaf, jadi kesannya berbisnis kan semua menderita," kata Ede saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/5/2021).

Ia mengatakan, pemerintah dapat memberikan subsidi dalam program vaksinasi gotong royong. Sebab, tidak semua perusahaan swasta memiliki kondisi keuangan yang sama dalam pembelian vaksin Covid-19.

"Ada swasta yang mampu bayar 100 persen, ada swasta yang mampunya 10 persen ya dibantuin dong, kan tujuannya bangsa ini terlindungi, seharusnya logikanya begitu," ujarnya.

Ede mengatakan, para pengusaha tentu menyambut baik adanya vaksinasi gotong royong agar mampu mempercepat tercapainya kondisi kekebalan kelompok atau herd immunity.

Baca juga: Mengenal Aplikasi P-Care Vaksinasi dari BPJS Kesehatan

Namun, menurut dia, setelah vaksin Covid-19 didatangkan ke Indonesia dan harga vaksin ditetapkan, pengusaha terlihat berpikir ulang untuk mengikuti vaksinasi gotong royong tersebut.

"Dulu kan swasta semangat karena belum ada harganya, tapi pas ada harga pada mikir-mikir, artinya ada kesulitan karena bisnis setahun terakhir mengalami kesulitan, maka pemerintah harus melakukan upaya supaya itu (vaksinasi) bisa terlaksana," tuturnya.

Lebih lanjut, Ede mengatakan, vaksinasi gotong royong perlu diprioritaskan pada karyawan yang memiliki risiko tinggi, seperti sering bertemu dengan masyarakat.

"Kalau ketemu internal hanya orang-orang satu kantor itu relatif belakangan, kalau langsung bertemu masyarakat harus dapat cepat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pelaksanaan vaksinasi gotong-royong hari ini mulai dilakukan di PT Unilever Indonesia Tbk, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Presiden Joko Widodo ikut meninjau pelaksanaan vaksinasi tersebut.

Jokowi berharap vaksinasi gotong royong dapat mempercepat proses herd immunity atau kekebalan komunitas.

Baca juga: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

"Dan penyebaran Covid-19 bisa kita hambat dan kita bisa hilangkan dari negara yang kita cintai ini," kata Jokowi disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan, hingga saat ini 22.736 perusahaan telah mendaftar dalam program Vaksinasi Gotong Royong.

Sementara, lebih dari 10 juta karyawan terdaftar untuk mengikut vaksinasi.

Adapun bagi perusahaan yang ingin mengikuti Vaksinasi Gotong Royong dapat mendaftar melalui situs https://vaksin.kadin.id.

Perusahaan dapat mengisi formulir pendataan program vaksinasi gotong royong, selambatnya 21 Mei 2021. Vaksinasi Gotong Royong merupakan vaksinasi kepada karyawan, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.

Dengan demikian, vaksinasi diberikan secara gratis untuk para karyawan perusahaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com