Politikus PKS: Tindakan Militer Israel ke Palestina Pelanggaran HAM Berat, Harus Dihentikan

Kompas.com - 17/05/2021, 12:10 WIB
Pertikaian Israel dan kelompok Palestina di Gaza pada 2014 membuat penghuni kawasan itu menderita. EPA via BBC INDONESIAPertikaian Israel dan kelompok Palestina di Gaza pada 2014 membuat penghuni kawasan itu menderita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap warga sipil Palestina.

Ia menilai, tindak kekerasan itu telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berat, dan harus dihentikan sesegera mungkin.

"Mengutuk keras aksi pendudukan dan kekerasan oleh militer Israel terhadap rakyat Palestina. Tindakan militer Israel ini merupakan pelanggaran HAM berat yang harus dihentikan sekarang juga," kata Netty dalam keterangannya, Senin (17/5/2021).

Netty meminta pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah di Palestina.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, harus terlibat aktif menghentikan kekerasan tersebut.

Baca juga: Kecam Agresi Israel ke Palestina, DPR: Tragedi Kemanusiaan Ini Harus Segera Diakhiri

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Terutama banyak korban yang jatuh merupakan warga sipil yang terdiri dari perempuan dan anak-anak," ujarnya.

Selain itu, anggota Komisi IX DPR ini juga berpendapat, Indonesia harus mendorong lahirnya gerakan internasional untuk menciptakan perdamaian di Palestina.

Menurut dia, peran Indonesia sangat dinanti-nantikan dunia internasional mengingat posisinya saat ini sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Posisi sebagai anggota tidak tetap DK PBB harus benar-benar dimanfaatkan untuk menggalang dukungan internasional. Jangan sampai status tersebut hanya jadi pajangan yang tidak memiliki dampak apa-apa terhadap perdamaian di dunia," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa konstitusi telah mengamanatkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.