Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Kompas.com - 16/05/2021, 15:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, mendukung upaya pemerintah yang tengah berupaya menghentikan agresi Israel ke Palestina.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang mengupayakan dorongan penyelesaian melalui berbagai lini, termasuk melalui Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestines (CEIRPP).

Kemudian, upaya tersebut juga ditempuh melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan juga Gerakan Non Blok.

Baca juga: Peliknya Konflik Israel-Palestina dan Bumerang Atas Serangan Hamas

"Dorongan upaya penyelesaian ini perlu terus dilakukan dengan maksimal guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban di kedua belah pihak," tutur Christina lewat keterangan tertulis, Minggu (16/5/2021).

Ia pun menyayangkan meningkatnya ekskalasi konflik antara Palestina dengan Israel.

Hingga saat ini serangan yang dilancarkan oleh Israel yang kemudian direspons oleh Palestina menimbulkan banyak korban dari masyarakat sipil.

"Kami sangat menyayangkan meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina. Menjadi teramat penting bagi kedua belah pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi konflik meningkat menjadi perang terbuka," ujar Christina.

Dia pun menyinggung situasi politik internal Israel. Saat ini Israel juga tengah mengalami permasalahan internal, dimana usai pemilu pada Maret, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal membentuk koalisi pemerintahan.

Baca juga: Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Sementara itu, Presiden Reuven Rivlin telah menunjuk legislator Yair Lapid, ketua Partai Yesh Atid (Future Party) untuk membentuk koalisi pemerintahan dalam rentang waktu kurang dari 28 hari.

Ini menjadi tantangan tersendiri akibat fragmentasi partai politik di parlemen. Kegagalan membentuk koalisi pemerintahan akan memaksa Israel kembali melaksanakan pemilu legislatif kelima sejak tahun 2019.

"Sejauh yang kami pahami, Lapid mendukung dilakukannya negosiasi dengan Palestina serta akan solusi dua negara (two-state solution) yang kami juga percaya menjadi satu-satunya jalan mengakhiri konflik kedua negara," tutur Christina.

Dia menambahkan, berdasarkan data KBRI Amman, saat ini ada 11 WNI di Palestina. Sebanyak 9 orang di antaranya berada di Jalur Gaza dan 2 orang di Tepi Barat.

"Mereka dalam kondisi baik, meski tetap selalu waspada terhadap perkembangan situasi keamanan, mematuhi imbauan bepergian kecuali untuk kepentingan mendesak, serta senantiasa menjalin komunikasi dengan KBRI kita," ungkapnya.

Baca juga: Demo Mendukung Palestina Meluas ke Penjuru Eropa

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara tegas meminta agar agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina segera dihentikan.

Hingga saat ini, agresi itu telah menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com