Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Kompas.com - 16/05/2021, 15:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, mendukung upaya pemerintah yang tengah berupaya menghentikan agresi Israel ke Palestina.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang mengupayakan dorongan penyelesaian melalui berbagai lini, termasuk melalui Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestines (CEIRPP).

Kemudian, upaya tersebut juga ditempuh melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan juga Gerakan Non Blok.

Baca juga: Peliknya Konflik Israel-Palestina dan Bumerang Atas Serangan Hamas

"Dorongan upaya penyelesaian ini perlu terus dilakukan dengan maksimal guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban di kedua belah pihak," tutur Christina lewat keterangan tertulis, Minggu (16/5/2021).

Ia pun menyayangkan meningkatnya ekskalasi konflik antara Palestina dengan Israel.

Hingga saat ini serangan yang dilancarkan oleh Israel yang kemudian direspons oleh Palestina menimbulkan banyak korban dari masyarakat sipil.

"Kami sangat menyayangkan meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina. Menjadi teramat penting bagi kedua belah pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi konflik meningkat menjadi perang terbuka," ujar Christina.

Dia pun menyinggung situasi politik internal Israel. Saat ini Israel juga tengah mengalami permasalahan internal, dimana usai pemilu pada Maret, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal membentuk koalisi pemerintahan.

Baca juga: Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Sementara itu, Presiden Reuven Rivlin telah menunjuk legislator Yair Lapid, ketua Partai Yesh Atid (Future Party) untuk membentuk koalisi pemerintahan dalam rentang waktu kurang dari 28 hari.

Ini menjadi tantangan tersendiri akibat fragmentasi partai politik di parlemen. Kegagalan membentuk koalisi pemerintahan akan memaksa Israel kembali melaksanakan pemilu legislatif kelima sejak tahun 2019.

"Sejauh yang kami pahami, Lapid mendukung dilakukannya negosiasi dengan Palestina serta akan solusi dua negara (two-state solution) yang kami juga percaya menjadi satu-satunya jalan mengakhiri konflik kedua negara," tutur Christina.

Dia menambahkan, berdasarkan data KBRI Amman, saat ini ada 11 WNI di Palestina. Sebanyak 9 orang di antaranya berada di Jalur Gaza dan 2 orang di Tepi Barat.

"Mereka dalam kondisi baik, meski tetap selalu waspada terhadap perkembangan situasi keamanan, mematuhi imbauan bepergian kecuali untuk kepentingan mendesak, serta senantiasa menjalin komunikasi dengan KBRI kita," ungkapnya.

Baca juga: Demo Mendukung Palestina Meluas ke Penjuru Eropa

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara tegas meminta agar agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina segera dihentikan.

Hingga saat ini, agresi itu telah menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com