Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Kompas.com - 16/05/2021, 15:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, mendukung upaya pemerintah yang tengah berupaya menghentikan agresi Israel ke Palestina.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang mengupayakan dorongan penyelesaian melalui berbagai lini, termasuk melalui Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestines (CEIRPP).

Kemudian, upaya tersebut juga ditempuh melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan juga Gerakan Non Blok.

Baca juga: Peliknya Konflik Israel-Palestina dan Bumerang Atas Serangan Hamas

"Dorongan upaya penyelesaian ini perlu terus dilakukan dengan maksimal guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban di kedua belah pihak," tutur Christina lewat keterangan tertulis, Minggu (16/5/2021).

Ia pun menyayangkan meningkatnya ekskalasi konflik antara Palestina dengan Israel.

Hingga saat ini serangan yang dilancarkan oleh Israel yang kemudian direspons oleh Palestina menimbulkan banyak korban dari masyarakat sipil.

"Kami sangat menyayangkan meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina. Menjadi teramat penting bagi kedua belah pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi konflik meningkat menjadi perang terbuka," ujar Christina.

Dia pun menyinggung situasi politik internal Israel. Saat ini Israel juga tengah mengalami permasalahan internal, dimana usai pemilu pada Maret, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal membentuk koalisi pemerintahan.

Baca juga: Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Sementara itu, Presiden Reuven Rivlin telah menunjuk legislator Yair Lapid, ketua Partai Yesh Atid (Future Party) untuk membentuk koalisi pemerintahan dalam rentang waktu kurang dari 28 hari.

Ini menjadi tantangan tersendiri akibat fragmentasi partai politik di parlemen. Kegagalan membentuk koalisi pemerintahan akan memaksa Israel kembali melaksanakan pemilu legislatif kelima sejak tahun 2019.

"Sejauh yang kami pahami, Lapid mendukung dilakukannya negosiasi dengan Palestina serta akan solusi dua negara (two-state solution) yang kami juga percaya menjadi satu-satunya jalan mengakhiri konflik kedua negara," tutur Christina.

Dia menambahkan, berdasarkan data KBRI Amman, saat ini ada 11 WNI di Palestina. Sebanyak 9 orang di antaranya berada di Jalur Gaza dan 2 orang di Tepi Barat.

"Mereka dalam kondisi baik, meski tetap selalu waspada terhadap perkembangan situasi keamanan, mematuhi imbauan bepergian kecuali untuk kepentingan mendesak, serta senantiasa menjalin komunikasi dengan KBRI kita," ungkapnya.

Baca juga: Demo Mendukung Palestina Meluas ke Penjuru Eropa

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara tegas meminta agar agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina segera dihentikan.

Hingga saat ini, agresi itu telah menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.

"Indonesia mengutuk serangan Israel yang telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan," ujar Presiden dalam cuitannya di akun Twitter resminya @jokowi pada Sabtu, 15 Mei 2021.

Adapun Israel terus membombardir Jalur Gaza dengan serangan udara dan peluru artileri pada Sabtu (15/5/2021).

Israel meningkatkan pengerahan pasukan dan tank di dekat kantong Palestina yang terkepung.

Baca juga: Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Melansir Al-Jazeera, hingga Sabtu (15/5/2021) pagi setidaknya 137 warga Palestina, termasuk 36 anak-anak, telah tewas. Sementara itu sebanyak 920 orang cedera.

Korban tewas diperkirakan akan meningkat, karena serangkaian serangan udara Israel lainnya menghantam kamp pengungsi Shati di Gaza yang menewaskan sedikitnya dua wanita, termasuk enam anak, sementara mengubur beberapa lainnya di reruntuhan.

Serangan udara lain juga dilaporkan melanda sebuah rumah di Khan Yunis. Ribuan keluarga Palestina telah berlindung di sekolah-sekolah yang dikelola Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Gaza utara untuk menghindari tembakan artileri Israel.

PBB mengatakan, diperkirakan sekitar 10.000 warga Palestina telah meninggalkan rumah mereka di Gaza di tengah serangan Israel.

Meskipun ada seruan internasional untuk segera menghentikan semua permusuhan, termasuk dari Kepala PBB Guterres, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji serangan itu akan berlanjut "sebagaimana diperlukan untuk memulihkan ketenangan di negara Israel".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com