Kompas.com - 12/05/2021, 13:43 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan pernyataan kepada pers terkait kedatangan vaksin Covid-19 AstraZeneca di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (8/5/2021). Sebanyak 1,3 juta vaksin Covid-19 AstraZeneca tiba di Indonesia melalui jalur multilateral yakni melalui skema Covax facility dan selanjutnya akan diproses di Bio Farma, Kota Bandung. RYIADHY/INFOPUBLIK/KEMKOMINFOMenteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan pernyataan kepada pers terkait kedatangan vaksin Covid-19 AstraZeneca di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (8/5/2021). Sebanyak 1,3 juta vaksin Covid-19 AstraZeneca tiba di Indonesia melalui jalur multilateral yakni melalui skema Covax facility dan selanjutnya akan diproses di Bio Farma, Kota Bandung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, Indonesia mengusulkan agar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB) segera mengadakan pertemuan khusus untuk membahas persoalan Palestina dan Israel.

Hal ini menyusul ketegangan yang terus terjadi antara Israel dan Palestina pasca-insiden pengusiran warga Palestina baru-baru ini.

"Indonesia juga terus mendesak agar Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah nyata menghentikan seluruh kekesaran dan menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi Palestina," ujar Retno dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/5/2021).

Baca juga: Organisasi Kerja Sama Islam Mengutuk Keras Israel atas Kekerasan terhadap Warga Palestina

Retno menuturkan, sudah terlalu lama hak-hak bangsa dan rakyat Palestina digerogoti oleh Israel.

Indonesia sendiri akan terus bersama rakyat dan bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia juga mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan, khususnya di Jalur Gaza yang menyebabkan puluhan korban jiwa dari warga sipil yang tidak berdosa.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Konflik Palestina-Israel: Fakta di Balik Sengketa Berusia 100 Tahun

Indonesia terus berusaha semaksimal mungkin di semua lini termasuk di Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP).

"Sebagai catatan, Komite ini ada di majelis umum PBB yang dibentuk tahun 1975, yang memiliki mandat memperjuangkan hak-hak Palestina, termasuk hak kemerdekaan Palestina. Saat ini Indonesia adalah salah satu negara anggota Biro dan memangku jabatan wakil ketua dalam Komite tersebut," kata Retno.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X