Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial, Masyarakat Diminta Tunda Mudik

Kompas.com - 11/05/2021, 16:55 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesetiakawanan sosial jelang Idul Fitri 1442 Hijriah di masa pandemi Covid-19.

Pasalnya, masih ada sejumlah masyarakat yang nekat mudik Lebaran. Bahkan, pemerintah mengumumkan sekitar 4.123 pemudik terpapar Covid-19.

“MPR mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kesetiakawanan sosial terkait dengan mudik Lebaran pada Idul Fitri 1442 H ini,” kata Arsul kepada Kompas.com, Selasa (11/5/2021).

Baca juga: Antisipasi Arus Balik, Satgas: Syarat Surat Tanda Negatif Covid-19 Berlaku 18-24 Mei

Arsul mengtakan, saat ini pemerintah tidak menerapkan lockdown seperti yang dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Malaysia.

Oleh karena itu, Arsul meminta kesadaran masyarakat agar menunda mudik Lebaran tahun ini.

Sementara, bagi masyarakat yang sudah terlanjur tiba di kampung halaman disarankan untuk melakukan isolasi mandiri dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona.

“Bagi elemen masyarakat yang masih berada di kota yang bukan kampung halamannya, maka dengan sudah banyak yang mudik bersama kita menumbuhkan kesadaran untuk menunda mudik,” tutur dia.

Baca juga: Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Politisi PPP ini juga mengimbau perusahaan swasta ikut memastikan pegawainya tidak ada yang mudik saat libur atau cuti Lebaran.

“Izin cuti hendaknya diberikan sesudahnya dengan memperhatikan situasi pandemi Covid-19,” ucapnya.

Larangan mudik Lebaran berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021 bagi seluruh masyarakat. Melalui Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 pemerintah menegaskan bahwa pelarangan mudik berlaku bagi moda transportasi darat, kereta api, laut, dan udara lintas kota, kabupaten, provinsi serta negara.

Larangan ini dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik.

Baca juga: 3,6 Juta Pemudik Diperkirakan Kembali Saat Arus Balik H+2 Lebaran

Meskipun pemerintah telah melarang, namun masih ada masyarakat yang nekat beerangkat mudik Lebaran.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto menyebut, kepolisian melakukan pengetesan Covid-19 secara acak terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa larangan mudik.

Dari tes yang dilakukan sejak 6 Mei 2021, ada lebih dari 4.000 orang pemudik dinyatakan positif Covid-19.

"Secara umum, pengetatan yang dilakukan oleh Polri itu di 381 lokasi. Dan Operasi Ketupat, kemarin jumlah pemudik yang di-random testing dari 6.742 (orang), konfirmasi positifnya 4.123 orang," kata Airlangga dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/5/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com