Satgas: Sejak Awal Mudik Bentuk Apa Pun Dilarang, Termasuk di Kawasan Aglomerasi

Kompas.com - 07/05/2021, 15:00 WIB
Kegiatan Satlantas Polres Tegal bersama tim gabungan dari TNI, Satpol PP, Dishub, dan Dinkes Kabupaten Tegal melaksanakan penyekatan larangan mudik hari pertama yang kali ini berlokasi di Pintu Exit Tol Adiwerna, Kamis (6/5/2021). Pada kegiatan kali ini ada 6 kendaraan diminta putar balik dan 10 kendaraan travel yang diamankan karena tidak bisa membuktikan surat jalan, surat tugas, atau pun surat sehat bebas dari Covid-19. Kegiatan Satlantas Polres Tegal bersama tim gabungan dari TNI, Satpol PP, Dishub, dan Dinkes Kabupaten Tegal melaksanakan penyekatan larangan mudik hari pertama yang kali ini berlokasi di Pintu Exit Tol Adiwerna, Kamis (6/5/2021). Pada kegiatan kali ini ada 6 kendaraan diminta putar balik dan 10 kendaraan travel yang diamankan karena tidak bisa membuktikan surat jalan, surat tugas, atau pun surat sehat bebas dari Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa pemerintah tak pernah membolehkan warga mudik lokal atau dalam satu kawasan aglomerasi selama 6-17 Mei 2021.

Sejak awal, larangan mudik berlaku di seluruh daerah, termasuk di kawasan aglomerasi.

"Tidak pernah ada istilah itu (mudik lokal) dari pemerintah. Dan dari awal, apa pun bentuk mudiknya tidak diperbolehkan," kata Wiku saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (7/5/2021).

Wiku menerangkan, perjalanan yang dibolehkan dalam kawasan aglomerasi selama masa larangan mudik hanyalah yang berkaitan dengan kepentingan sektor esensial.

Baca juga: Satgas: Pemerintah Larang Mudik dalam Bentuk Apa Pun, Baik Lintas Provinsi dan Aglomerasi

Sektor esensial tersebut mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Misalnya, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, perbankan, logistik, konstruksi, dan lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wiku menyebut, aturan larangan mudik, termasuk di kawasan aglomerasi mengacu pada sejumlah aturan seperti Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Aturan itu juga dituangkan dalam Addendum SE Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

"Tidak ada perubahan kebijakan," ujar Wiku.

Baca juga: Ini Sektor Esensial yang Diizinkan Beroperasi Selama Larangan Mudik

Adapun menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021, kawasan aglomerasi yang dimaksud yakni:

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.