Mendagri Minta Kepala Daerah Beri Pengertian kepada PNS tentang Berkurangnya THR 2021

Kompas.com - 04/05/2021, 16:15 WIB
Mendagri Tito Karnavian saat memberikan paparan ketika meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di Dining Hall kompleks Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (31/3/2021). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAMendagri Tito Karnavian saat memberikan paparan ketika meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di Dining Hall kompleks Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (31/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah memberi pengertian kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di daerahnya untuk memahami berkurangnya jumlah tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2021.

Pasalnya, para PNS saat ini diketahui keberatan dengan besaran THR 2021 yang berujung pada sebuah petisi online yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Tito ingin para PNS memahami bahwa dalam situasi sulit saat ini pemerintah masih memberikan THR meski jumlahnya tak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

"Untuk pegawai negeri, tolong teman-teman dari kepala daerah sampaikan kepada rekan-rekan di daerah. Ini dalam situasi kontraksi keuangan yang berat seperti ini, pemerintah masih memberikan THR di luar tukin," kata Tito dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021 dikutip dari situs Kompas TV, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: THR PNS 2021, Petisi Online, dan Respons Pemerintah

Oleh karena itu, menurut Tito para PNS tersebut harus bersyukur karena bisa mendapatkan THR dalam situasi sulit akibat pandemi Covid-19 ini.

Pasalnya, saat ini masih banyak pekerja di sektor lain yang harus berjuang hanya untuk mendapatkan THR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan di antara mereka tidak ada yang mendapatkannya.

"Tapi tolong bayangkan teman-teman swasta mereka diberikan kebijakan harus memberikan THR kepada karyawan, pendapatan sudah berkurang, dan harus memberikan THR," kata dia.

Tito mengatakan, jika melihat masyarakat lainnya yang tidak memiliki pekerjaan, mereka pun tidak mendapatkan apapun.

Baca juga: Polemik THR PNS yang Dipotong...

Terlebih untuk mendapatkan THR pun tidak ada yang akan memberikannya untuk mereka.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Nasional
Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Nasional
MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

Nasional
Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Nasional
Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Nasional
Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Nasional
Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Nasional
Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Nasional
Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Nasional
Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Nasional
Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Nasional
KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

Nasional
Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Nasional
Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Nasional
Pelaku Perjalanan Udara Wajib PCR, Satgas: Ini Uji Coba Pelonggaran Mobilitas

Pelaku Perjalanan Udara Wajib PCR, Satgas: Ini Uji Coba Pelonggaran Mobilitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.