Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19 Ingatkan Konsekuensi Aksi May Day, KSPI Siap Ikuti Protokol Kesehatan

Kompas.com - 30/04/2021, 15:23 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Saiq Iqbal mengatakan, aksi May Day pada Sabtu (1/5/2021) akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan.

Iqbal memastikan setiap peserta buruh telah siap untuk melakukan rapid test antigen Covid-19, memakai masker, menjaga jarak, dan membawa hand sanitizer.

“Prinsipnya, aksi buruh akan dilakukan dengan mengikuti protokol Kesehatan,” kata Iqbal kepada Kompas.com, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Jelang May Day, Satgas Covid-19 Ingatkan Konsekuensi jika Terjadi Kerumunan

Terkait dengan potensi kerumunan dalam aksi May Day, Iqbal mengatakan kegiatan aksi akan dilakukan dengan jumlah massa yang terbatas dengan tetap menjaga jarak.

Menurut Iqbal, aksi May Day di masa pandemi ini akan berbeda dengan aksi tahun-tahun sebelumnya di mana massa aksi berkumpul dalam satu titik lokasi.

"Untuk menghindari kerumunan, aksi akan dilakukan dengan jumlah massa terbatas dan jaga jarak," ucapnya.

Tak hanya itu, Iqbal juga menyebut waktu kegiatan aksi May Day akan dibatasi hanya setengah hari.

Baca juga: Ini Dua Tuntutan Massa Buruh yang Bakal Gelar Aksi May Day

Ia mengatakan bahwa aksi hanya akan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 13.00 WIB.

"Dari pukul 09.00 hingga kurang lebih 13.00 (WIB)," ujar dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pun meminta masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di Hari Buruh Internasional, Sabtu (1/5/2021), mempertimbangkan segala konsekuensi.

Ia mengingatkan bahwa kegiatan kerumunan di situasi pandemi berpotensi menularkan virus corona.

"Saya meminta kepada siapa pun yang ingin melakukan aktivitas Hari Buruh Internasional untuk betul-betul mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang terjadi seperti potensi penularan Covid-19 yang dapat terjadi," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Jelang Hari Buruh, Satgas dan Pemda Antisipasi Kerumunan

Wiku juga mengingatkan, kegiatan kerumunan yang melanggar aturan akan ditindak tegas oleh aparat keamanan. Apalagi, saat ini diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang membatasi sejumlah kegiatan.

Kendati demikian, Wiku menyebut, pihaknya bakal mengantisipasi kerumunan yang mungkin terjadi. Sejumlah fasilitas layanan kesehatan akan disiapkan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com