Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman Pandemi Covid-19 Gelombang Kedua, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Kompas.com - 30/04/2021, 11:19 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir meminta masyarakat dan pemerintah tak terlampau optimistis dengan kondisi Covid-19 di Tanah Air.

Sebaliknya, ia menyarankan supaya pemerintah menyiapkan skenario terburuk terkait hal ini, seandainya terjadi pandemi gelombang kedua.

"Saran saya sebenarnya kita jangan terlalu optimis dengan apa yang terjadi sekarang, tetapi harus mempersiapkan worst (case) scenario," kata Sulfikar dalam acara Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (29/4/2021) malam.

"Gelombang kedua itu pasti terjadi, sekarang bagaimana caranya supaya pemerintah mempersiapkan diri untuk memasuki gelombang kedua," tuturnya.

Baca juga: Angka Kematian Pasien Covid-19 Stagnan, Satgas Perintahkan Upaya Penurunan

Sulfikar mengingatkan bahwa saat ini pandemi gelombang kedua tengah terjadi di India. Kasus Covid-19 di Negeri Anak Benua itu melonjak tajam setelah sebelumnya mengalami penurunan.

Berkaca dari kasus tersebut, pemerintah diminta melakukan langkah antisipatif.

Supaya, seandainya terjadi pandemi Covid-19 gelombang kedua di Indonesia, lonjakan kasusnya tak separah seperti di India.

"Yang kita hindari adalah bagaimana supaya gelombang kedua itu tidak seekstrem di India, jadi harus ada persiapan yang matang," ujar Sulfikar.

Baca juga: Cerita WNI soal Situasi Mencekam di India, Lockdown, hingga Krisis Oksigen

Sulfikar menyebut, pembatasan mobilitas masyarakat saja tidak cukup.

Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan sekaligus penguatan perlindungan terhadap tenaga kesehatan.

Vaksinasi Covid-19 juga harus terus dikebut. Sulfikar mendorong agar pengembangan vaksin dalam negeri terus dilakukan supaya Indonesia tak mengalami kekurangan stok vaksin.

"Saya tidak yakin Indonesia mampu mencapai herd immunity tahun ini karena jumlah pasokan vaksin kita terbatas," ucapnya.

Baca juga: Cerita Jokowi Telepon Menteri Kesehatan India, Tanya soal Strategi Micro Lockdown

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com