Berkaca dari Aceh, Pemerintah Didorong Gunakan Pendekatan Lunak di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute Ikhsan Yosarie mendorong pemerintah menggunakan pendekatan halus dalam menangani konflik di Papua.

Ikhsan mengatakan, pemerintah semestinya dapat belajar dengan pengalaman menyelesaikan konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui pendekatan negosiasi.

"Ketimbang meletakkan HAM sebagai urusan belakangan, yang secara eksplisit tidak kondusif terhadap penyelesaian konflik Papua, pendekatan halus (soft approach) dalam bentuk negosiasi yang dilakukan terhadap GAM di Aceh seharusnya dapat menjadi pembelajaran," kata Ikhsan dalam siaran pers, Selasa (27/4/2021).

Hal itu disampaikan Ikhsan merespons pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meminta agar aparat menumpas habis kelompok kriminal bersenjata dengan meletakkan urusan hak asasi manusia (HAM) sebagai urusan belakangan.

Baca juga: Jenazah Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Tak Jadi Dikremasi

Ia mengatakan, pendekatan yang mengesampingkan HAM justru dapat memicu berkembangnya spiral kekerasan dan kompleksitas persoalan konflik di Papua.

Hal itu dapat berakibat pada semakin banyaknya korban yang berjatuhan, terutama dari masyarakat sipil.

"Pelbagai kasus penembakan yang memakan korban jiwa, terutama dari masyarakat sipil, semakin memperlihatkan pendekatan keamanan tidak menjadi jawaban atas persoalan konflik di tanah Papua," kata Ikhsan.

Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah untuk menggunakan pendekatan lunak berkaca dari pengalaman di Aceh.

"Dengan demikian, penyelesaian konflik dapat dilakukan tanpa memakan korban jiwa lagi, terutama dari masyarakat sipil," ujar Ikhsan.

Ia menambahkan, dalam penyelesaian konflik di Papua, kedua belah pihak mesti melakukan kesepakatan penghentian permusuhan agar dialog mencari jalan damai dapat dilakukan.

"Kemudian mengedepankan penegakan hukum. Upaya perlu dilakukan untuk mengeliminasi kekuatan bersenjata sebagai sarana solutif, penyelesaian, atau pun pemecah masalah keamanan," kata Ikhsan.

Sebelumnya, Bamsoet meminta TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) menurunkan kekuatan penuh untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap KKB di Papua.

Hal tersebut ia ungkapkan untuk menanggapi gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha yang tertembak KKB, Minggu (25/4/2021).

Baca juga: Papua Identik dengan Konflik, OPD Setempat Diminta Ekspos Kegiatan Pembangunan

Menurutnya, tidak boleh ada lagi toleransi terhadap KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

"Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa," kata Bambang dalam keterangannya, Senin (26/4/2021).

"Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka," sambung dia.

Baca juga: Kabinda Papua Ditembak, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Tumpas KKB