Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Kehadiran Min Aung Hlaing, Kontras: Indonesia Apologetik kepada Pelanggar HAM

Kompas.com - 24/04/2021, 20:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

Respons Jokowi

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, kekerasan yang terjadi di Myanmar harus dihentikan.

Hal itu menjadi salah satu poin penekanan yang dia sampaikan saat bertemu delapan pemimpin negara ASEAN dalam ASEAN Leaders Meeting yang digelar di Jakarta, Sabtu.

"Di dalam pertemuan tadi saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, perkembangan situasi di Myanmar adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung," ujar Jokowi dan keterangan pers virtual di YouTube Sekretariat Presiden.

"Kekerasan harus dihentikan. Demokrasi dan stabilitas serta perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas," tegasnya.

Kedua, Jokowi menekankan pentingnya pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing untuk memberikan dua komitmen.

Keduanya adalah penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar. Sementara di saat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan dan agar proses dialog yang inklusif harus dimulai.

"Tahanan politik harus segera dilepaskan dan perlu dibentuk special envoy (utusan khusus) ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar," ungkap Jokowi.

Ketiga, dia meminta pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir Sekjen ASEAN bersama AHA Center.

Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tiga permintaan komitmen di atas agar krisis di Myanmar dapat diatasi.

"Kita bersyukur bahwa apa yang disampaikan Indonesia ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan para pemimpin ASEAN sehingga dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai konsensus (kesepakatan)," jelas Jokowi.

"Sekjen ASEAN telah menyampaikan lima butir konsensus yang nanti akan disampaikan oleh Ketua atau Sekjen ASEAN. Isinya kurang lebih sama dengan apa yang tadi saya sampaikan dalam pernyataan nasional yang telah saya sampaikan tadi," tambah kepala negara.

ASEAN Leaders Meeting yang digelar hari ini dihadiri sembilan orang pemimpin negara-negara di Asia Tenggara.

Mereka adalah Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chính, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

Kemudian, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Hassin Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com