Soroti Kehadiran Min Aung Hlaing, Kontras: Indonesia Apologetik kepada Pelanggar HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti mengatakan, kehadiran pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing ke Jakarta menunjukkan sikap Indonesia yang sesungguhnya, yaitu menerima pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kedatangan Min Aung Hlaing ini sebenarnya memperlihatkan bahwa memang Indonesia ini sangat apologetic terhadap para aktor pelanggar HAM tidak hanya di dalam maupun di luar negeri," kata Fatia saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (24/4/2021).

Ia mengatakan, Indonesia juga pernah melakukan tindakan serupa, yaitu saat menerima Presiden Sudan Omar Al-Bashir pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (KTT LB OKI) 2016.

Baca juga: Jokowi: Kekerasan di Myanmar Harus Dihentikan, Perdamaian Dikembalikan

Padahal, menurut dia, sosok Omar Al-Bashir merupakan seorang diktator dan buronan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC).

"Indonesia pernah melakukan tindakan yang sama ketika di Konferensi OKI tahun 2016 di mana Indonesia juga mengundang Omar Al-Bashir," ucapnya.

Atas penerimaan kedua tokoh yang dinilainya pelanggar HAM tersebut, Fatia mempertanyakan wajah Indonesia yang sebenarnya melalui Presiden Joko Widodo terhadap pemenuhan perlindungan HAM.

Kedatangan pemimpin junta militer Myanmar kali ini disayangkannya lantaran seolah tak mengindahkan situasi kekerasan yang terjadi di Myanmar.

"Jadi di sini sebenarnya yang dipertanyakan satu, bagaimana sebenarnya wajah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo maupun para jajarannya itu, tidak mengindahkan bagaimana dengan situasi kekerasan yang terjadi di Myanmar. Pun tujuan daripada mengundang pemimpin junta militer ini adalah membuka dialog," jelasnya.

Ia mengkritisi apa tujuan sebenarnya diundangnya pemimpin junta militer Myanmar tersebut.

Fatia menekankan, seharusnya Indonesia mengundang National Unity Government (NUG) dalam gelaran ASEAN Leaders Meeting (ALM), Sabtu siang.

Baca juga: Jokowi: ASEAN Capai Konsensus Konflik Myanmar

"Seharusnya pemerintah justru mengundang NUG yang merupakan pilihan dari masyarakat Myanmar," terangnya.

Di sisi lain, Fatia mengatakan, peran ASEAN sangat penting dalam acara tersebut untuk mengatasi permasalahan di Myanmar.

ASEAN seharusnya dapat segera mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar.

Atas diundangnya Min Aung Hlaing dalam acara ALM, menurut Fatia, membuktikan bahwa ASEAN bukan merupakan ruang aman bagi perlindungan HAM.

"Dilihat adanya kerja sama di mana tidak mau mengindahkan adanya atau pentingnya untuk segera menindak pemerintah Myanmar hari ini, berarti ASEAN adalah bukan ruang yang aman bagi pemenuhan perlindungan HAM," pungkasnya.

Baca juga: Pemimpin Junta di KTT ASEAN, Rakyat Myanmar Gelar Ritual Pemakaman” di Yangon

Respons Jokowi

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, kekerasan yang terjadi di Myanmar harus dihentikan.

Hal itu menjadi salah satu poin penekanan yang dia sampaikan saat bertemu delapan pemimpin negara ASEAN dalam ASEAN Leaders Meeting yang digelar di Jakarta, Sabtu.

"Di dalam pertemuan tadi saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, perkembangan situasi di Myanmar adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung," ujar Jokowi dan keterangan pers virtual di YouTube Sekretariat Presiden.

"Kekerasan harus dihentikan. Demokrasi dan stabilitas serta perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas," tegasnya.

Kedua, Jokowi menekankan pentingnya pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing untuk memberikan dua komitmen.

Keduanya adalah penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar. Sementara di saat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan dan agar proses dialog yang inklusif harus dimulai.

"Tahanan politik harus segera dilepaskan dan perlu dibentuk special envoy (utusan khusus) ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar," ungkap Jokowi.

Ketiga, dia meminta pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir Sekjen ASEAN bersama AHA Center.

Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tiga permintaan komitmen di atas agar krisis di Myanmar dapat diatasi.

"Kita bersyukur bahwa apa yang disampaikan Indonesia ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan para pemimpin ASEAN sehingga dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai konsensus (kesepakatan)," jelas Jokowi.

"Sekjen ASEAN telah menyampaikan lima butir konsensus yang nanti akan disampaikan oleh Ketua atau Sekjen ASEAN. Isinya kurang lebih sama dengan apa yang tadi saya sampaikan dalam pernyataan nasional yang telah saya sampaikan tadi," tambah kepala negara.

ASEAN Leaders Meeting yang digelar hari ini dihadiri sembilan orang pemimpin negara-negara di Asia Tenggara.

Mereka adalah Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chính, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

Kemudian, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Hassin Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.