Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Kompas.com - 23/04/2021, 11:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti program vaksinasi Covid-19 yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan AHY saat menerima kunjungan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (22/4/2021) sore.

Menurut AHY, program vaksinasi sudah berjalan semakin banyak, tetapi jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia.

Baca juga: Kejar Target Vaksinasi Lansia, Dinkes Banjarmasin Turun ke Masjid-masjid

"Terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini, yang kita tahu, walaupun semakin banyak yang telah divaksin, angkanya sudah lebih dari 12 juta orang. Tetapi jika dihitung atau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, kita masih harus bekerja keras," kata AHY dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/4/2021).

AHY menilai, 12 juta orang yang telah divaksinasi itu masih jauh dari target yang hendak dicapai oleh pemerintah yaitu 180 juta penduduk.

Oleh karena itu, AHY berharap vaksinasi dapat dilakukan dengan semakin efektif agar target dari program vaksinasi dapat tercapai secepatnya.

"Dan tentunya lebih membangun kesiapan masyarakat kita dalam menghadapi Covid-19," tambah dia.

Hal kedua yang disoroti AHY dalam pertemuan dengan PKS adalah persoalan tekanan atau resesi ekonomi akibat Covid-19.

Baca juga: Satgas: Jumlah Vaksin Covid-19 Terbatas, Pemerintah Atur Laju Vaksinasi

Menurutnya, hal tersebut haruslah disikapi secara bersama, termasuk dampak langsung terhadap ekonomi rakyat.

"Banyak masyarakat kita yang harus kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan akhirnya menambah jumlah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini," tuturnya.

Atas hal itu, lanjut dia, Partai Demokrat dan PKS sepakat bahwa persoalan ekonomi dan kemiskinan harus menjadi perhatian partai.

Dengan demikian, AHY mengatakan bahwa kedua partai sepakat untuk mengembangkan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut.

Ia menambahkan, posisi kedua partai yang berada di luar pemerintahan tak akan menghalangi lahirnya solusi-solusi untuk mengatasi masalah bangsa dan negara.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di RS UI Kini Dibuka untuk Umum, Tak Hanya Warga Depok

Hal ini karena kedua partai masih memiliki suara perwakilan di parlemen maupun kepala daerah di berbagai wilayah.

"Kami bisa titipkan pesan-pesan dan bahkan instruksi yang baik untuk bisa dijalankan oleh seluruh kader di daerah," kata AHY.

Terakhir, AHY mengatakan bahwa kedua partai juga membahas mengenai masa depan demokrasi di Indonesia.

Pembahasan itu berangkat dari adanya sejumlah lembaga internasional yang memotret demokrasi di Indonesia yang masih penuh dengan tantangan.

"Ada yang mengatakan kita saat ini berada di titik yang tidak baik. Bahkan dalam 14 tahun terakhir ini, demokrasi di Indonesia dianggap di angka yang paling bawah, dan ini semua menjadi tantangan buat kita," ucapnya.

Baca juga: Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Hal itu membuat AHY berharap, suasana pandemi Covid-19 tidak serta merta menutup ruang demokrasi yang sehat di Indonesia.

Sebaliknya, AHY berharap demokrasi bisa terus ditegakkan karena menjadi pilar utama bagi keberlangsungan dan masa depan bangsa.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan perlunya penegakan hukum sehingga hukum dapat berpihak pada kebenaran dan keadilan.

"Bukan berpihak kepada kekuasaan. Sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran hukum itu tentu harus mendapatkan perlakuan yang adil. Sehingga masyarakat akan melihat bahwa dalam proses penegakan hukum adil," ujar Syaikhu.

Selain itu, Syaikhu juga sangat mengutuk keras terjadinya berbagai tindak radikalisme, terorisme, separatisme, dan lainnya di Indonesia.

Baca juga: PKS Sebut Pertemuan dengan Partai Demokrat Tak Bahas Koalisi Partai Islam

Ia berharap, persoalan itu menjadi perhatian dari semua elemen anak bangsa Indonesia. Ia juga berharap, seluruh komponen elemen anak bangsa dapat bersatu melawan tindakan-tindakan itu.

"Insya Allah berbagai tindak-tindak terorisme, radikalisme, separatisme, dan insya Allah akan bisa diredam dari bumi Indonesia yang kita cintai," harap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com