Kompas.com - 22/04/2021, 21:41 WIB
Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/4/2021). Berkas perkara Juliari Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi dana paket Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 memasuki tahap dua dan siap disidangkan di pengadilan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoTersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/4/2021). Berkas perkara Juliari Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi dana paket Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 memasuki tahap dua dan siap disidangkan di pengadilan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan hilangnya nama-nama dalam surat dakwaan terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut, ada dua nama yang diduga hilang dalam dakwaan Juliari, yakni Politisi PDI Perjuangan Herman Herry dan Ikhsan Yunus.

"ICW mempertanyakan kenapa dalam dakwaan Juliari kembali dihilangkan nama-nama politisi yang diduga memperoleh paket besar dalam pengadaan bansos sembako di Kemensos, seperti Herman Herry dan Ikhsan Yunus," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Sejumlah Fakta di Balik Persidangan Eks Mensos Juliari Batubara

Padahal, menurut Kurnia, Herman Herry dan Ikhsan Yunus disebut dalam pengakuan Kabiro Umum Kemensos sekaligus PPK pengadaan bansos sembako Covid-19 periode Oktober-Desember 2020, Adi Wahyono dalam persidangan.

Dalam pengakuannya, Adi Wahyono menyebut ada 4 pihak yang mendapat jatah pengadaan paket sembako bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.

"Diantaranya grup Herman Herry dengan 1 juta paket, Ikhsan Yunus 400.000 paket, Bina Lingkungan 300.000 paket, dan Juliari Batubara 200.000 paket," ucap Kurnia.

Dengan pengakuan Adi tersebut, Kurnia menilai, semestinya dakwaan yang diberikan jaksa pada Juliari tidak hanya fokus pada penerimaan suap.

Ia juga berpendapat, jaksa seharusnya bisa melihat ke arah pengungkapan skandal pembagian jatah pengadaan bansos.

"Semestinya dakwaan Juliari tidak hanya menitikberatkan pada dugaan penerimaan suapnya saja, namun harus lebih jauh, yakni mengungkap skandal awal pembagian jatah pengadaan bansos kepada beberapa pihak," tutur dia.

Baca juga: Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Kurnia mengatakan, seandainya pembagian jatah tersebut benar adanya, jaksa harus melihat apa yang mendasari pengadaan paket bansos pada kedua politisi tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 3.448, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.731.652

UPDATE: Bertambah 3.448, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.731.652

Nasional
Masyarakat Dilarang Mudik, Megawati: Kita Masih Bisa Menciptakan Kebahagiaan di Hari yang Fitri Ini

Masyarakat Dilarang Mudik, Megawati: Kita Masih Bisa Menciptakan Kebahagiaan di Hari yang Fitri Ini

Nasional
Menkes: Tak Mudik Cara Jaga Orang Tercinta dari Potensi Tertular Covid-19

Menkes: Tak Mudik Cara Jaga Orang Tercinta dari Potensi Tertular Covid-19

Nasional
Lebaran di Rumah Dinas, Mahfud MD Tunda Tradisi Sungkem kepada Ibunya

Lebaran di Rumah Dinas, Mahfud MD Tunda Tradisi Sungkem kepada Ibunya

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Luhut: Pandemi Belum Usai, Kita Harus Menahan Diri

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Luhut: Pandemi Belum Usai, Kita Harus Menahan Diri

Nasional
Minta Penyeberangan Merak-Bakauheni Diperketat, Satgas: Meski Bawa Hasil Swab, Cek Lagi

Minta Penyeberangan Merak-Bakauheni Diperketat, Satgas: Meski Bawa Hasil Swab, Cek Lagi

Nasional
Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih, Muhaimin: Semoga Semakin Baik dan Damai Sejahtera

Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih, Muhaimin: Semoga Semakin Baik dan Damai Sejahtera

Nasional
Lebaran, Presiden Jokowi Tak Ditemani Anak, Cucu, dan Menantu

Lebaran, Presiden Jokowi Tak Ditemani Anak, Cucu, dan Menantu

Nasional
Zulkifli Hasan-Anies Dikabarkan Bertemu Hari Ini, PAN: Biasanya Gubernur Silaturahmi

Zulkifli Hasan-Anies Dikabarkan Bertemu Hari Ini, PAN: Biasanya Gubernur Silaturahmi

Nasional
Ajak Jajaran Kemensos Genjot Kualitas SDM, Mensos Risma: Kuncinya Reformasi Birokrasi

Ajak Jajaran Kemensos Genjot Kualitas SDM, Mensos Risma: Kuncinya Reformasi Birokrasi

Nasional
Silaturahmi Lebaran, Jokowi Video Call Wapres Ma'ruf Amin

Silaturahmi Lebaran, Jokowi Video Call Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Peringatan Kenaikan Isa Almasih, Menag: Mari Perkuat Moderasi Beragama

Peringatan Kenaikan Isa Almasih, Menag: Mari Perkuat Moderasi Beragama

Nasional
Cerita Lebaran dari Markas Satgas Covid-19...

Cerita Lebaran dari Markas Satgas Covid-19...

Nasional
Prabowo Shalat Id dan Berlebaran di Hambalang

Prabowo Shalat Id dan Berlebaran di Hambalang

Nasional
Shalat Id di Rumah Dinas Bareng Keluarga, Ketua DPR Ingatkan Berbagi Kebahagiaan di Masa Pandemi

Shalat Id di Rumah Dinas Bareng Keluarga, Ketua DPR Ingatkan Berbagi Kebahagiaan di Masa Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X