Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/04/2021, 12:10 WIB
Sania Mashabi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Institut Sarinah mengusulkan agar Pancasila dimasukkan dalam landasan hukum revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Anggota Bidang Pendidikan Ekonomi di Institut Sarinah, Muryani, mengatakan bahwa hal ini akan berdampak positif jika seluruh PP menjadi argumen untuk menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib.

"Mengikat seluruh PP termasuk menjadi argumen dijadikannya Pancasila sebagai mata kuliah wajib di PT (perguruan tinggi) maupun di jenjang pendidikan di bawahnya, asal Kemendibud juga merevisi UU 20/2003," kata Muryani melalui keterangan tertulisnya Jumat (16/4/2021).

Baca juga: Mendikbud: Pancasila dan Bahasa Indonesia Tetap Jadi Kurikulum Wajib

Maryani pun berharap presiden segera merespons usulan revisi PP oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mencantumkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan.

Terlebih lagi, lanjut dia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah menerbitkan izin prakarsa kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas usulan revisi PP tersebut.

Selain itu, Muryani juga mengusulkan revisi juga harus menyasar ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Baca juga: Komisi X Minta PP 57/2021 Direvisi karena Tak Wajibkan Pendidikan Pancasila

Ia menilai tidak dicantumkannya Pancasila secara eksplisit di UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah menyebabkan hilangnya Pengajaran Pancasila di seluruh jenjang pendidikan.

"Tidak adanya Pancasila di landasan Hukum UU Nomor 20/2003 telah menyebabkan hilangnya Pancasila dari kurikulum pendidikan sehingga intoleransi, radikalisme, ekstrimisme agama mengkontaminasi dunia pendidikan," ujarnya.

Muryani menuturkan, usulan pencantuman Pancasila sebagai landasan tiap produk Perundang-undangan adalah amanat UU 11 tahun 2012 tentang Tata Urutan Pembuatan Perundangan.

Sehingga sudah seharusnya dijadikan rujukan juga dalam pembuatan UU dan PP termasuk di revisi PP 57 Tahun 2021.

"Mainstreaming keberagaman, social justice belum otomatis Pancasila walau masing-masing sebagai sila-sila dalam Pancasila," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com