Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakai Bahasa Minang, Doni Monardo Minta Masyarakat Sumbar Tak Mudik Lebaran

Kompas.com - 16/04/2021, 11:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta warga Sumatera Barat (Sumbar) tidak memaksakan diri untuk mudik pada Lebaran tahun ini.

Dengan menggunakan bahasa Minang, Doni menyampaikan hal tersebut saat Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (15/4/2021).

"Manahan diri dulu untuk samantaro jan pulang kampuang. Jan lai ado acara pulang basamo. Jadi basaba wak dulu," kata Doni dalam keterangannya, Jumat (16/4/2021).

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan semata-mata untuk mencegah adanya ledakan angka penularan Covid-19 yang berpotensi terjadi akibat mobilitas penduduk pada hari libur nasional.

Doni mengingatkan warga Sumbar agar belajar dari pengalaman tahun lalu ketika kasus Covid-19 mengalami kenaikan setelah adanya warga memaksakan diri tetap pulang kampung.

Baca juga: Merespons Pernyataan Ganjar, Satgas Tegaskan Larangan Mudik Berlaku 6-17 Mei

Ia melihat, hal itu memicu banyaknya dokter dan tenaga kesehatan yang gugur akibat terpapar Covid-19.

"Tahun lalu di Sumatera Barat sebelum lebaran, kasusnya relatif rendah sekali. Tetapi setelah lebaran kasusnya meningkat," ujarnya.

"Akibatnya rumah sakit penuh, dokter yang merawat juga banyak yang wafat akhirnya menjadi kepanikan," tambah dia.

Oleh karena itu, Doni mengajak masyarakat Sumatera Barat yang ada di perantauan agar mampu menahan diri tidak mudik dan memberi contoh kepada yang lainnya.

Dia meminta, masyarakat mengikuti aturan pemerintah dalam rangka mengendalikan angka Covid-19 di Tanah Air. Selain itu, masyarakat juga diminta bersabar untuk tidak mudik.

"Kalau orang Minang sudah bersabar, nanti yang lain di perantauan pun akan bersabar. Jadi Sumatera Barat yang memiliki perantauan termasuk paling banyak ini harus bisa mengajak saudara sebangsa se-Tanah Air untuk menahan diri," jelasnya.

Diketahui, pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021. Larangan ini berlaku bagi semua pihak.

Baca juga: Pengemudi Bus di Terminal Kalideres Keluhkan Adanya Larangan Mudik

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berdasarkan hasil rapat tingkat menteri, Jumat (26/3/2021).

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, usai rapat.

Keputusan itu diambil mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.

Dengan demikian, kata dia, salah satu upaya pemerintah yang sedang dilakukan dalam penanganan Covid-19, yakni vaksinasi bisa berjalan maksimal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com