Kompas.com - 16/04/2021, 06:27 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito aat memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (6/10/2020). Dok. Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat PresidenJuru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito aat memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (6/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, larangan mudik Lebaran berlaku selama 6 hingga 17 Mei 2021.

Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang mempersilakan warga pulang ke kampung halaman dalam waktu dekat.

"Peniadaan mudik berlaku dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Ganjar Minta Kepala Daerah di Jateng Satu Suara soal Larangan Mudik

Menurut Wiku, masyarakat yang melakukan perjalanan antarkota atau provinsi, sebelum maupun sesudah masa larangan mudik, tetap harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Sebab, virus corona bisa mengancam siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wiku meminta warga yang hendak bepergian selalu patuh pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Di mana saat ini Surat Edaran Satgas Nomor 12 Tahun 2021 untuk pelaku perjalanan dalam negeri yang menjadi acuannya," tuturnya.

Baca juga: Kakorlantas Polri: Mudik Sebelum 6 Mei Silakan Saja

Bersamaan dengan itu, Wiku meminta seluruh pemerintah daerah menegakkan SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021 secara tegas di lapangan.

"Agar tidak terjadi penularan karena peningkatan mobilitas penduduk yang akan menimbulkan kerumunan," katanya.

Adapun, pemerintah pusat melarang masyarakat mudik atau pulang kampung saat Lebaran 2021.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal segera menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang Pengendalian Transportasi pada masa Idul Fitri.

Baca juga: Mudik Dilarang, Ganjar: Kalau Mau Nyadran Boleh Sekarang, tapi Tidak Rombongan

Terkait hal itu, Ganjar Pranowo mempersilakan apabila ada warga yang hendak pulang ke kampung halaman dalam waktu dekat ini.

"Tapi seandainya mau bertemu orangtua, saya menyarankan kalau di tradisi Jawa itu ada nyadran, itu boleh sekarang, tapi tidak rombongan. Kalau mudik pulangnya bareng-bareng ramai-ramai ini potensi yang membahayakan, mudah-mudahan mereka masyarakat Jateng yang di perantauan bisa membantu pada soal ini," ujar Ganjar di Kantornya, Senin (5/4/2021).

Ganjar mengaku telah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi adanya warga perantauan yang nekat mudik Lebaran.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakamla Prediksi Kekuatan Militer Negara Besar Akan Hadir di Laut China Selatan

Bakamla Prediksi Kekuatan Militer Negara Besar Akan Hadir di Laut China Selatan

Nasional
BREAKING NEWS: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Tak Ada Daerah Level 4

BREAKING NEWS: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Tak Ada Daerah Level 4

Nasional
Sebaran 2.720 Kasus Varian Delta di Indonesia

Sebaran 2.720 Kasus Varian Delta di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Kalau Ada yang Usul Layanan Kesehatan Papua Ditarik, Saya Keberatan

Menko PMK: Kalau Ada yang Usul Layanan Kesehatan Papua Ditarik, Saya Keberatan

Nasional
Calon Hakim Agung Yohanes: Masyarakat Sulit Bedakan antara 'Live' dan Sidang Terbuka untuk Umum

Calon Hakim Agung Yohanes: Masyarakat Sulit Bedakan antara "Live" dan Sidang Terbuka untuk Umum

Nasional
Pukat UGM Kritik Penolakan Dewas Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Pukat UGM Kritik Penolakan Dewas Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Calon Hakim Agung Suradi Nilai Hukuman Mati Tidak Langgar HAM

Calon Hakim Agung Suradi Nilai Hukuman Mati Tidak Langgar HAM

Nasional
LIVE STREAMING: Pemerintah Evaluasi dan Umumkan Kelanjutan PPKM

LIVE STREAMING: Pemerintah Evaluasi dan Umumkan Kelanjutan PPKM

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Tinggi, Menkominfo Minta Keluarga Ajak Lansia Vaksinasi

Angka Kematian Covid-19 Tinggi, Menkominfo Minta Keluarga Ajak Lansia Vaksinasi

Nasional
Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Nasional
Saksi Ungkap Dugaan Penyerahan Uang ke Stepanus Robin di Rumah Azis Syamsuddin

Saksi Ungkap Dugaan Penyerahan Uang ke Stepanus Robin di Rumah Azis Syamsuddin

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Nasional
Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Nasional
Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Nasional
MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.