Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/04/2021, 06:27 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, larangan mudik Lebaran berlaku selama 6 hingga 17 Mei 2021.

Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang mempersilakan warga pulang ke kampung halaman dalam waktu dekat.

"Peniadaan mudik berlaku dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Ganjar Minta Kepala Daerah di Jateng Satu Suara soal Larangan Mudik

Menurut Wiku, masyarakat yang melakukan perjalanan antarkota atau provinsi, sebelum maupun sesudah masa larangan mudik, tetap harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Sebab, virus corona bisa mengancam siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.

Wiku meminta warga yang hendak bepergian selalu patuh pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Di mana saat ini Surat Edaran Satgas Nomor 12 Tahun 2021 untuk pelaku perjalanan dalam negeri yang menjadi acuannya," tuturnya.

Baca juga: Kakorlantas Polri: Mudik Sebelum 6 Mei Silakan Saja

Bersamaan dengan itu, Wiku meminta seluruh pemerintah daerah menegakkan SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021 secara tegas di lapangan.

"Agar tidak terjadi penularan karena peningkatan mobilitas penduduk yang akan menimbulkan kerumunan," katanya.

Adapun, pemerintah pusat melarang masyarakat mudik atau pulang kampung saat Lebaran 2021.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal segera menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang Pengendalian Transportasi pada masa Idul Fitri.

Baca juga: Mudik Dilarang, Ganjar: Kalau Mau Nyadran Boleh Sekarang, tapi Tidak Rombongan

Terkait hal itu, Ganjar Pranowo mempersilakan apabila ada warga yang hendak pulang ke kampung halaman dalam waktu dekat ini.

"Tapi seandainya mau bertemu orangtua, saya menyarankan kalau di tradisi Jawa itu ada nyadran, itu boleh sekarang, tapi tidak rombongan. Kalau mudik pulangnya bareng-bareng ramai-ramai ini potensi yang membahayakan, mudah-mudahan mereka masyarakat Jateng yang di perantauan bisa membantu pada soal ini," ujar Ganjar di Kantornya, Senin (5/4/2021).

Ganjar mengaku telah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi adanya warga perantauan yang nekat mudik Lebaran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com