Pakai Bahasa Minang, Doni Monardo Minta Masyarakat Sumbar Tak Mudik Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta warga Sumatera Barat (Sumbar) tidak memaksakan diri untuk mudik pada Lebaran tahun ini.

Dengan menggunakan bahasa Minang, Doni menyampaikan hal tersebut saat Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (15/4/2021).

"Manahan diri dulu untuk samantaro jan pulang kampuang. Jan lai ado acara pulang basamo. Jadi basaba wak dulu," kata Doni dalam keterangannya, Jumat (16/4/2021).

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan semata-mata untuk mencegah adanya ledakan angka penularan Covid-19 yang berpotensi terjadi akibat mobilitas penduduk pada hari libur nasional.

Doni mengingatkan warga Sumbar agar belajar dari pengalaman tahun lalu ketika kasus Covid-19 mengalami kenaikan setelah adanya warga memaksakan diri tetap pulang kampung.

Ia melihat, hal itu memicu banyaknya dokter dan tenaga kesehatan yang gugur akibat terpapar Covid-19.

"Tahun lalu di Sumatera Barat sebelum lebaran, kasusnya relatif rendah sekali. Tetapi setelah lebaran kasusnya meningkat," ujarnya.

"Akibatnya rumah sakit penuh, dokter yang merawat juga banyak yang wafat akhirnya menjadi kepanikan," tambah dia.

Oleh karena itu, Doni mengajak masyarakat Sumatera Barat yang ada di perantauan agar mampu menahan diri tidak mudik dan memberi contoh kepada yang lainnya.

Dia meminta, masyarakat mengikuti aturan pemerintah dalam rangka mengendalikan angka Covid-19 di Tanah Air. Selain itu, masyarakat juga diminta bersabar untuk tidak mudik.

"Kalau orang Minang sudah bersabar, nanti yang lain di perantauan pun akan bersabar. Jadi Sumatera Barat yang memiliki perantauan termasuk paling banyak ini harus bisa mengajak saudara sebangsa se-Tanah Air untuk menahan diri," jelasnya.

Diketahui, pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021. Larangan ini berlaku bagi semua pihak.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berdasarkan hasil rapat tingkat menteri, Jumat (26/3/2021).

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, usai rapat.

Keputusan itu diambil mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.

Dengan demikian, kata dia, salah satu upaya pemerintah yang sedang dilakukan dalam penanganan Covid-19, yakni vaksinasi bisa berjalan maksimal.