Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/04/2021, 03:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Hendri Satrio meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbuka soal Vaksin Nusantara yang disebut diberikan terhadap sejumlah anggota dewan pada hari ini, Rabu (14/4/2021).

Pasalnya, ia menyoroti ada perbedaan pendapat dari sejumlah pihak di DPR yang disebut menjadi relawan dalam Vaksin Nusantara.

"Ya anggota DPR mestinya lebih terbuka ya terhadap Vaksin Nusantara ini. Lebih-lebih, vaksin ini kan sebuah hal yang sangat vital begitu. Jadi tidak bisa disembarangin atau komunikasinya tertutup. Harus lebih jelas apakah ini vaksin yang sesungguhnya atau hanya diambil darah saja," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Adapun hal tersebut ia ungkapkan untuk merespons perbedaan pendapat dari sejumlah pihak di DPR terkait Vaksin Nusantara.

Baca juga: Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Sebelumnya, DPR terbagi ke dalam dua persepsi terkait Vaksin Nusantara yang disebut akan diterima DPR pada hari ini.

Pertama, ada sejumlah pihak di DPR yang menyatakan bahwa kegiatan hari ini di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto merupakan penyuntikkan Vaksin Nusantara.

Kedua, ada pula yang menyatakan hanya diambil sampel darahnya saja untuk uji klinis Fase II dan bukan disuntikkan Vaksin Nusantara.

Melihat hal ini, Hendri pun meminta agar DPR tidak menimbulkan kegaduhan terkait vaksin Covid-19, termasuk membuat polemik Vaksin Nusantara.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Lebih lanjut, ia juga meminta agar partai politik yang menaungi para anggota dewan di DPR terbuka atas apa yang sebenarnya terjadi.

"Partai-partai politik yang menaungi para anggota DPR ini mesti terbuka juga kepada rakyat. Sesungguhnya apa yang terjadi dengan para wakil mereka di parlemen," ujarnya.

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini juga menyayangkan atas tidak terbukanya persoalan mengenai Vaksin Nusantara di DPR.

Sebab, menurut dia tak seharusnya DPR menutup diri terkait Vaksin Covid-19 karena merupakan suatu hal yang vital dan ditunggu masyarakat di tengah pandemi.

"Sangat disayangkan sebetulnya ketidakterbukaan ini. Jadi terbuka saja kepada rakyat," tuturnya.

Baca juga: IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Sebelumnya, beredar kabar bahwa sejumlah anggota DPR akan menerima suntikan dari Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto hari ini.

Usai kabar itu mencuat, polemik pun timbul lantaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejatinya belum mengeluarkan izin uji klinis fase II.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com