IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Kompas.com - 14/04/2021, 17:15 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Kamis (16/4/2020). DOKUMENTASI BNPBKetua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Kamis (16/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mempertanyakan jaminan prosedur pengujian vaksin nusantara yang dikembangkan tim bentukan mantan Menteri Kesehatan Terawan Adi Putranto.

Ketua Umum Pengurus Besar IDI Daeng M Faqih mengatakan, pihaknya mengkhawatirkan keamanan vaksin tersebut karena sudah mulai uji klinis tahap kedua, meski belum lolos uji klinis tahap pertama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Prosedur itu harus kita pegang karena kalau kita tidak komitmen maka jaminan bahwa (prosedur pengujian) ini dilakukan dengan baik, ke mana lagi kita meminta itu,” kata Daeng dikutip dari situs Kompas TV, Rabu (14/4/2021).

Menurut dia, setiap penelitian dan pengembangan obat maupun vaksin harus diawasi dan dinilai oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini adalah BPOM.

Baca juga: Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

BPOM, kata dia, sudah sangat ahli dan telah meneliti obat dan vaksin Covid-19 berdasarkan standar internasional yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Karena BPOM sudah meminta agar uji klinis vaksin nusantara tidak dilanjutkan dulu setelah pengujian tahap pertama, maka seharusnya tidak boleh ada uji klinis tahap kedua," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun menyarankan agar peneliti vaksin nusantara memperbarui uji klinis fase pertama.

Oleh karena itu, kata dia, jika fase pertama saja belum dikatakan baik, maka seharusnya mereka tidak melangkah dulu ke tahap selanjutnya.

Adapun vaksin nusantara digagas melalui Badan Litbang Kesehatan dan PT Rama Emerald Multi Sukses (Rama Pharma) menandatangani yang bekerjasama uji klinik vaksin sel dendritik SARS-CoV-2 di Kantor Gedung Kementerian Kesehatan pada 22 Oktober 2020.

Baca juga: Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Terawan Agus Putranto yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Sebut 40 Persen Sekolah Sudah Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Nadiem Sebut 40 Persen Sekolah Sudah Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Nasional
Golkar Setuju 15 Mei 2024 Jadi Tanggal Pemungutan Suara Pemilu

Golkar Setuju 15 Mei 2024 Jadi Tanggal Pemungutan Suara Pemilu

Nasional
Menurut ICW Ini Tiga Faktor yang Menyebabkan Turunnya Kepercayaan Publik pada KPK

Menurut ICW Ini Tiga Faktor yang Menyebabkan Turunnya Kepercayaan Publik pada KPK

Nasional
Dubes: Singapura Mulai Suntikkan Booster Vaksin Covid-19 ke Lansia

Dubes: Singapura Mulai Suntikkan Booster Vaksin Covid-19 ke Lansia

Nasional
Wapres Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi pada Masa Pandemi Covid-19

Wapres Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi pada Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Dikabarkan Jadi Pengganti Azis, Lodewijk Paulus Dinilai Tak Bermasalah Etik oleh MKD

Dikabarkan Jadi Pengganti Azis, Lodewijk Paulus Dinilai Tak Bermasalah Etik oleh MKD

Nasional
Pemerintah Usulkan Pemilu Mei 2024, PAN Harap Tanggal Pelaksanaan Segera Disepakati

Pemerintah Usulkan Pemilu Mei 2024, PAN Harap Tanggal Pelaksanaan Segera Disepakati

Nasional
Masih Berharap Presiden Bersikap atas Pemecatan Pegawai KPK, MAKI: Saya Yakin Pak Jokowi Mendengar Aspirasi

Masih Berharap Presiden Bersikap atas Pemecatan Pegawai KPK, MAKI: Saya Yakin Pak Jokowi Mendengar Aspirasi

Nasional
Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK

Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK

Nasional
Ketua KPU Minta Jajarannya Kedepankan Integritas, Bebas dari Intervensi Politik dan Korupsi

Ketua KPU Minta Jajarannya Kedepankan Integritas, Bebas dari Intervensi Politik dan Korupsi

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Bagaimana Kondisi WNI di Singapura?

Lonjakan Kasus Covid-19, Bagaimana Kondisi WNI di Singapura?

Nasional
Mendes PDTT Ingatkan Perencanaan Pembangunan Desa Tak Keluar dari Budaya Masyarakat

Mendes PDTT Ingatkan Perencanaan Pembangunan Desa Tak Keluar dari Budaya Masyarakat

Nasional
Profil Azmyn Yusri Nasution, Mantan Pangkostrad yang Minta Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar

Profil Azmyn Yusri Nasution, Mantan Pangkostrad yang Minta Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar

Nasional
Di Hadapan 11 Partai Politik, Firli Tegaskan Pentingnya Politik Berintegritas

Di Hadapan 11 Partai Politik, Firli Tegaskan Pentingnya Politik Berintegritas

Nasional
Ada Penistaan HAM dan Malaadministrasi dalam TWK KPK, Jokowi Diminta Segera Bersikap

Ada Penistaan HAM dan Malaadministrasi dalam TWK KPK, Jokowi Diminta Segera Bersikap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.