Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Kompas.com - 15/04/2021, 03:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Hendri Satrio meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbuka soal Vaksin Nusantara yang disebut diberikan terhadap sejumlah anggota dewan pada hari ini, Rabu (14/4/2021).

Pasalnya, ia menyoroti ada perbedaan pendapat dari sejumlah pihak di DPR yang disebut menjadi relawan dalam Vaksin Nusantara.

"Ya anggota DPR mestinya lebih terbuka ya terhadap Vaksin Nusantara ini. Lebih-lebih, vaksin ini kan sebuah hal yang sangat vital begitu. Jadi tidak bisa disembarangin atau komunikasinya tertutup. Harus lebih jelas apakah ini vaksin yang sesungguhnya atau hanya diambil darah saja," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Adapun hal tersebut ia ungkapkan untuk merespons perbedaan pendapat dari sejumlah pihak di DPR terkait Vaksin Nusantara.

Baca juga: Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Sebelumnya, DPR terbagi ke dalam dua persepsi terkait Vaksin Nusantara yang disebut akan diterima DPR pada hari ini.

Pertama, ada sejumlah pihak di DPR yang menyatakan bahwa kegiatan hari ini di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto merupakan penyuntikkan Vaksin Nusantara.

Kedua, ada pula yang menyatakan hanya diambil sampel darahnya saja untuk uji klinis Fase II dan bukan disuntikkan Vaksin Nusantara.

Melihat hal ini, Hendri pun meminta agar DPR tidak menimbulkan kegaduhan terkait vaksin Covid-19, termasuk membuat polemik Vaksin Nusantara.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Lebih lanjut, ia juga meminta agar partai politik yang menaungi para anggota dewan di DPR terbuka atas apa yang sebenarnya terjadi.

"Partai-partai politik yang menaungi para anggota DPR ini mesti terbuka juga kepada rakyat. Sesungguhnya apa yang terjadi dengan para wakil mereka di parlemen," ujarnya.

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini juga menyayangkan atas tidak terbukanya persoalan mengenai Vaksin Nusantara di DPR.

Sebab, menurut dia tak seharusnya DPR menutup diri terkait Vaksin Covid-19 karena merupakan suatu hal yang vital dan ditunggu masyarakat di tengah pandemi.

"Sangat disayangkan sebetulnya ketidakterbukaan ini. Jadi terbuka saja kepada rakyat," tuturnya.

Baca juga: IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Sebelumnya, beredar kabar bahwa sejumlah anggota DPR akan menerima suntikan dari Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto hari ini.

Usai kabar itu mencuat, polemik pun timbul lantaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejatinya belum mengeluarkan izin uji klinis fase II.

Namun, kabar terbaru pun beredar bahwa ternyata sejumlah anggota DPR bukan menerima vaksinasi melainkan hanya diambil sampel darahnya.

Hal itu disampaikan oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto Budi Sulistya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu sore.

Baca juga: Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

"Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yang akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tersebut baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin nusantara," kata Budi dalam rilis tersebut.

"Proses dari pengambilan sampel sampai dengan pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari. Sampel yang diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dalam sampel penelitian," sambung dia.

Namun, bak nasi sudah menjadi bubur, sejumlah anggota DPR pun mengaku sudah disuntikkan Vaksin Nusantara pada hari ini.

Salah satu anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, dirinya sudah divaksin menggunakan Vaksin Nusantara tadi pagi.

"Tadi pagi, saya bersama puluhan teman lainnya mendatangi RSPAD. Tujuannya adalah untuk mengikuti proses vaksinasi dengan menggunakan vaksin nusantara," ujar Saleh dalam keterangannya, Rabu.

Baca juga: 7 Polemik Vaksin Nusantara, Uji Klinis Lanjut Meski Tak Ada Izin BPOM

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena juga mengatakan, dirinya dan sejumlah anggota Komisi IX akan disuntik Vaksin Nusantara dalam uji klinis fase II di RSPAD Gatot Subroto.

"Besok (Rabu) itu saya dan anggota Komisi IX sebagian dan komisi lain, besok kami disuntik vaksin Nusantara divaksin di RSPAD besok pagi," kata Melki saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Hanya ada satu yang menyatakan tidak disuntik vaksin melainkan hanya diambil sampel darahnya yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mengatakan, dirinya dan sejumlah anggota dewan lainnya telah diambil sampel darahnya untuk uji klinis fase II Vaksin Nusantara.

"Begitu datang ke RSPAD terus diambil darahnya. Darah itu kemudian akan diproses dengan sistem untuk dijadikan vaksin. Tujuh hari ke depan, darah yang sudah diproses yang hari ini diambil akan disuntikkan kembali untuk divaksin kepada yang sudah diambil darahnya," jelas Dasco.

"Jadi rentang waktu 7-8 hari, darah yang sudah diambil itu kemudian diproses lalu kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com