DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Kompas.com - 15/04/2021, 03:45 WIB
Suasana di depan gedung Medical Check Up, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana di depan gedung Medical Check Up, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Hendri Satrio meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbuka soal Vaksin Nusantara yang disebut diberikan terhadap sejumlah anggota dewan pada hari ini, Rabu (14/4/2021).

Pasalnya, ia menyoroti ada perbedaan pendapat dari sejumlah pihak di DPR yang disebut menjadi relawan dalam Vaksin Nusantara.

"Ya anggota DPR mestinya lebih terbuka ya terhadap Vaksin Nusantara ini. Lebih-lebih, vaksin ini kan sebuah hal yang sangat vital begitu. Jadi tidak bisa disembarangin atau komunikasinya tertutup. Harus lebih jelas apakah ini vaksin yang sesungguhnya atau hanya diambil darah saja," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Adapun hal tersebut ia ungkapkan untuk merespons perbedaan pendapat dari sejumlah pihak di DPR terkait Vaksin Nusantara.

Baca juga: Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Sebelumnya, DPR terbagi ke dalam dua persepsi terkait Vaksin Nusantara yang disebut akan diterima DPR pada hari ini.

Pertama, ada sejumlah pihak di DPR yang menyatakan bahwa kegiatan hari ini di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto merupakan penyuntikkan Vaksin Nusantara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, ada pula yang menyatakan hanya diambil sampel darahnya saja untuk uji klinis Fase II dan bukan disuntikkan Vaksin Nusantara.

Melihat hal ini, Hendri pun meminta agar DPR tidak menimbulkan kegaduhan terkait vaksin Covid-19, termasuk membuat polemik Vaksin Nusantara.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Lebih lanjut, ia juga meminta agar partai politik yang menaungi para anggota dewan di DPR terbuka atas apa yang sebenarnya terjadi.

"Partai-partai politik yang menaungi para anggota DPR ini mesti terbuka juga kepada rakyat. Sesungguhnya apa yang terjadi dengan para wakil mereka di parlemen," ujarnya.

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini juga menyayangkan atas tidak terbukanya persoalan mengenai Vaksin Nusantara di DPR.

Sebab, menurut dia tak seharusnya DPR menutup diri terkait Vaksin Covid-19 karena merupakan suatu hal yang vital dan ditunggu masyarakat di tengah pandemi.

"Sangat disayangkan sebetulnya ketidakterbukaan ini. Jadi terbuka saja kepada rakyat," tuturnya.

Baca juga: IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Sebelumnya, beredar kabar bahwa sejumlah anggota DPR akan menerima suntikan dari Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto hari ini.

Usai kabar itu mencuat, polemik pun timbul lantaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejatinya belum mengeluarkan izin uji klinis fase II.

Namun, kabar terbaru pun beredar bahwa ternyata sejumlah anggota DPR bukan menerima vaksinasi melainkan hanya diambil sampel darahnya.

Hal itu disampaikan oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto Budi Sulistya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu sore.

Baca juga: Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

"Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yang akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tersebut baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin nusantara," kata Budi dalam rilis tersebut.

"Proses dari pengambilan sampel sampai dengan pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari. Sampel yang diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dalam sampel penelitian," sambung dia.

Namun, bak nasi sudah menjadi bubur, sejumlah anggota DPR pun mengaku sudah disuntikkan Vaksin Nusantara pada hari ini.

Salah satu anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, dirinya sudah divaksin menggunakan Vaksin Nusantara tadi pagi.

"Tadi pagi, saya bersama puluhan teman lainnya mendatangi RSPAD. Tujuannya adalah untuk mengikuti proses vaksinasi dengan menggunakan vaksin nusantara," ujar Saleh dalam keterangannya, Rabu.

Baca juga: 7 Polemik Vaksin Nusantara, Uji Klinis Lanjut Meski Tak Ada Izin BPOM

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena juga mengatakan, dirinya dan sejumlah anggota Komisi IX akan disuntik Vaksin Nusantara dalam uji klinis fase II di RSPAD Gatot Subroto.

"Besok (Rabu) itu saya dan anggota Komisi IX sebagian dan komisi lain, besok kami disuntik vaksin Nusantara divaksin di RSPAD besok pagi," kata Melki saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Hanya ada satu yang menyatakan tidak disuntik vaksin melainkan hanya diambil sampel darahnya yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mengatakan, dirinya dan sejumlah anggota dewan lainnya telah diambil sampel darahnya untuk uji klinis fase II Vaksin Nusantara.

"Begitu datang ke RSPAD terus diambil darahnya. Darah itu kemudian akan diproses dengan sistem untuk dijadikan vaksin. Tujuh hari ke depan, darah yang sudah diproses yang hari ini diambil akan disuntikkan kembali untuk divaksin kepada yang sudah diambil darahnya," jelas Dasco.

"Jadi rentang waktu 7-8 hari, darah yang sudah diambil itu kemudian diproses lalu kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita," sambungnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Nasional
Tanah Milik Eks Jaksa Agung Baharuddin Lopa Diduga Diserobot Mafia Tanah, Menteri ATR: Kita Sedang Teliti

Tanah Milik Eks Jaksa Agung Baharuddin Lopa Diduga Diserobot Mafia Tanah, Menteri ATR: Kita Sedang Teliti

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Nasional
Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Nasional
Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Nasional
Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Nasional
2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

Nasional
Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

Nasional
Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Nasional
Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.