Ngabalin Sebut Jokowi Segera Lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut, Presiden Joko Widodo segera melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju.

Keduanya yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbud/Ristek) dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Presiden Insya Allah akan melantik menteri baru, Menteri Dikbud/Ristek, Menteri Investasi/Kepala BKPM," kata Ngabalin melalui akun Twitter pribadinya, @AliNgabalinNew, Rabu (14/4/2021). Cuitan tersebut telah diizinkan Ngabalin untuk dikutip Kompas.com.

Presiden insya Allah akan melantik menteri baru (1) Menteri DIKBUD/RISTEK (2) Menteri Investasi/Kepala BKPM. adakah menteri"lain yg akan di lantik, kapan&siapa para beliau itu? Wallahu'alam bisshowaab itu hak prerogatif Presiden&kita tunggu saja.#KabinetIndonesiaMaju https://t.co/T5BNowR1Ya

— Ali Mocthar Ngabalin (@AliNgabalinNew) April 14, 2021

Saat dikonfirmasi lebih lanjut melalui sambungan telepon, Ngabalin menyebut bahwa pelantikan menteri baru kemungkinan akan dilakukan pada pekan ini.

Namun, mengenai detail waktunya, ia belum dapat memastikan.

"Saya berkeyakinan kuat kalau pekan ini Bapak Presiden melakukan itu. Tapi kalau pun tidak, mungkin minggu depan," ujarnya.

Saat ditanya tentang dua sosok menteri baru yang bakal ditunjuk Presiden, Ngabalin juga belum bisa memberikan kejelasan.

Baca juga: Ngabalin Sebut Reshuffle Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Namun, melihat dari kapasitas menteri terdahulu, ia memprediksi bahwa kursi Menteri Investasi akan diduduki oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Sementara, Menteri Dikbud/Ristek akan dijabat Menristek Bambang Brodjonegoro.

Kendati demikian, sangat mungkin bagi Jokowi menunjuk dua sosok lain di luar nama-nama tersebut.

"Kalau Pak Bahlil, itu kan Pak Presiden sudah tau kapasitasnya. Begitu juga Mas Bambang Brodjonegoro, kan Presiden sudah tahu kapasitas beliau-beliau ini," ujar Ngabalin.

"Artinya apa, artinya bahwa bisa saja nanti Presiden melantik kembali para menteri ini, atau mungkin juga beliau nunjuk yang lain," tuturnya.

Ngabalin mengatakan, sebagaimana bunyi Undang Undang Dasar 1945, pengangkatan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

Oleh karenanya, ia meminta publik bersabar menanti perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk ada tidaknya kemungkinan pergantian menteri lain selain dua menteri baru itu.

"Ini wilayah yang tidak bisa siapa pun masuk kecuali satu-satunya Bapak Presiden, karena beliau dijamin oleh UUD 1945," kata Ngabalin.

Untuk diketahui, isu reshuffle kabinet menguat pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Dikbud/Ristek.

Persetujuan itu ditetapkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Pembentukan dua kementerian baru itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah DPR yang membahas surat dari Presiden Jokowi mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.