Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rumah Achmad Soebardjo, Rekam Sejarah dan Perjuangan Diplomasi RI

Kompas.com - 13/04/2021, 16:11 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sedang ramai diperbincangkan iklan penjualan rumah milik milik Menteri Luar Negeri pertama Indonesia, Achmad Soebardjo melalui media sosial Instagram.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, iklan tersebut muncul di akun Instagram dengan nama pengguna @kristohouse.

Adapun rumah milik Ahmad Subardjo merupakan kantor pertama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia.

Pada medio 2016 lalu, saat mengunjungi rumah tersebut dalam perayaan HUT Kemenlu ke 71 tahun, Menlu Retno Marsudi, bercerita kepada para jurnalis, tentang pentingnya keberadaan rumah tersebut, beserta cerita sejarah yang ada didalamnya.

Dari keterbatasan

Saat itu, Retno menceritakan, Soebardjo mengubah ruang kerja pribadinya menjadi kantor Kemenlu.

Achmad Soebardjo, menurut cerita Retno, memulai kerjanya sebagai Menlu pertama Indonesia sendirian.

Awalnya, ia tidak memiliki pegawai dan berbagai fasilitas pendukung seperti alat-alat kantor.

Baca juga: Punya Sertifikat, Keluarga Achmad Soebardjo Tegaskan Berhak Jual Eks Kantor Kemenlu

Setelah itu, Subardjo kemudian memasang iklan di harian Asia Raya dengan kalimat “Siapakah yang ingin menjadi pegawai Departemen Luar Negeri?”.

Hanya dalam waktu satu hari, Subardjo kemudian mendapatkan 10 orang pegawai. Lima orang ia tugasi menjadi sekretaris, dan lima lainnya menjadi petugas administrative.

“Soebardjo melakukan proses rekrutmen untuk mencari staf yang dapat membantu. Dalam satu hari dia mendapatkan 10 orang yang mau mendaftarkan diri sebagai staf,” cerita Retno.

Mencari pengakuan internasional

Retno juga mengatakan bahwa tugas pertama Menlu Subardjo adalah menyebarkan seluas-luasnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia ke berbagai negara.

Tugas itu penting dilakukan mengingat sebagai negara baru, Indonesia membutuhkan pengakuan internasional. Tanpa pengakuan itu, Indonesia tidak akan bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Baca juga: Ini Alasan Ahli Waris Achmad Soebardjo Hendak Jual Eks Kantor Kemenlu

Proses penyebaran informasi dan langkah diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan itu dilakukan Subardjo dari kediamannya itu.

“Langkah diplomasi Indonesia merdeka dimulai dari rumah ini. Tugas pertama bapak Ahmad Subardjo saat itu mendapatkan pengakuan dan dukungan untuk Indonesia. Tentunya informasi kemerdekaan disampaikan seluasnya kepada seluruh negara di dunia,” papar Retno.

Retno menyebut Soebardjo menjadi salah satu tokoh penting yang memberikan inspirasi pada generasi penerusnya.

“Kontribusi Ahmad Subardjo memberikan inspirasi bagi generasi penerus dan mengajarkan pentingnya ide sebagai pondasi berdirinya RI,” jelasnya.

Adapun rumah bersejarah yang berada di Jalan Cikini Raya 80, Jakarta Pusat itu, diketahui pernah dikunjungi sejumlah tokoh-tokoh besar era kemerdekaan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir hingga Tan Malaka.

Baca juga: TCAB: Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Masuk Daftar Pengkajian Jadi Cagar Budaya

Berdasarkan iklan di akun Instagram @kristohouse, rumah itu berdiri di atas tanah seluas 2.916 meter persegi, dengan luas bangunan 1.676 meter persegi. Bekas rumah Subardjo itu dijual dengan harga Rp 200 miliar.

Saat dikonfrimasi Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menyebut bahwa rumah milik Subardjo bukan milik pemerintah. Faizasyah mengatakan bahwa rumah tersebut milik ahli waris Ahmad Subardjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com