Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei KedaiKopi: Ekonomi, Korupsi, dan Penanganan Covid-19 Dianggap Kelemahan Pemerintah

Kompas.com - 12/04/2021, 16:18 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS-comEkonomi menjadi salah satu aspek dalam pemerintahan yang dinilai masih lemah oleh masyarakat. 

Hal itu terungkap dari survei yang dirilis Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengungkap Survei Calon Pemimpin Indonesia 2024: Banjir Tokoh Menuju 2024 itu melibatkan 1.260 responden yang tersebar di 34 provinsi. 

Baca juga: Hasil Survei Kinerja Maruf Amin Rendah, Jubir Wapres: Ya Biasa, Namanya Ban Serep...

Responden diwawancara via telepon pada 29 Maret hingga 4 April 2021.

Mayoritas responden berusia 25 sampai 40 tahun, serta memiliki Pendidikan tamat SLTA sederajat. 

“Ekonomi jadi yang dianggap penting oleh responden dan menjadi kelemahan dari pemerintah di persepsi lemah,” kata Kunto Adi dalam diskusi virtual, Senin (12/4/2021).

Kemudian kelemahan lainnya menurut responden adalah terkait korupsi. Lalu, diikuti dengan penanganan Covid-19.

Menurut Kunto masih ada 1,5 persen responden yang menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini tidak memiliki kelemahan.

Selain itu, responden juga ditanya tentang siapa yang dapat mengatasi kelemahan pemerintah tersebut.

Baca juga: Kementerian Investasi Dibentuk, Kemenristek Dihapus, Pemerintah Dinilai Anggap Ristek Tak Beri Hasil Menggembirakan

Hasilnya, Kunto Adi mengatakan, nama Presiden Joko Widodo muncul diurutan pertama sebagai sosok yang dapat mengatasi kelemahan pemerintah saat ini.

“Presiden Jokowi jadi nomor 1, (dengan angka) 32,6 persen,” ucapnya.

Berikut ini, hasil Lembaga Survei KedaiKOPI terkait kelemahan pemerintah:

1. Ekonomi: 16,8 persen
2. Korupsi: 13,3 persen
3. Mengatasi Covid-19: 12,5 persen
4. Pengangguran: 5,7 persen
5. Kurang Tegas/Teliti: 5,1 persen

6. Mendahuluan Masalah Politik: 3,6 persen
7. Pendidikan: 3,2 persen
8. Kurang Mendengarkan Rakyat/Merakyat: 3,1 persen
9. Kebijakan yang Diambil/Peraturan yang Dibuat: 2,9 persen
10. Terorisme: 2,3 persen

11. Kejahatan/Kurangnya Keamanan: 2,1 persen
12. Banyaknya Demo/Ricuh: 2,1 persen
13. Bantuan Sosial Tidak Merata: 2,0 persen
14. Kurangnya Kerjasama antar Pemerintah: 1,9 persen
15. Ketidakadilan/Kesenjangan Sosial: 1,8 persen

16. Menurunnya Toleransi/Isu Rasisme/Radikalisme: 1,7 persen
17. Impor Bahan Baku/Perdagangan: 1,7 persen
18. Harga Bahan Baku Semakin Mahal: 1,3 persen
19. Kurang Adanya Kerja Nyata: 1,3 persen
20. Kesehatan: 1,3 persen

21. Utang Negara: 1,1 persen
22. Lainnya (mediasi pemerintah, bencana alam, dll): 11,7 persen
23. Tidak Ada: 1,5 persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com