PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

Kompas.com - 12/04/2021, 12:26 WIB
Jamaah melaksanakan ibadah shalat Ashar di dalam masjid raya Sumatera Barat, Padang, Sabtu (10/4/2021). 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak melarang pelaksanaan shalat tarawih dan ibadah lainnya pada bulan suci Ramadhan tahun 2021 mendatang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19.  ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/Lmo/aww. ANTARA FOTO/Muhammad Arif PribadiJamaah melaksanakan ibadah shalat Ashar di dalam masjid raya Sumatera Barat, Padang, Sabtu (10/4/2021). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak melarang pelaksanaan shalat tarawih dan ibadah lainnya pada bulan suci Ramadhan tahun 2021 mendatang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/Lmo/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai umat Islam yang di daerahnya tidak ada penularan Covid-19 boleh melaksanakan shalat berjemaah termasuk tarawih di masjid.

Namun pelaksaan shalat tersebut tetap harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Hal itu tertuang dalam surat edaran PP Muhammadiyah Nomor 03/EDR/1.0/E/2021 tentang Tuntunan Ibadah Ramadhan 1442 Hijriah/2021 Masehi dalam Kondisi Darurat Covid-19.

"Bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya tidak ada penularan Covid-19, shalat berjemaah, baik salat fardu (termasuk salat Jum'at) maupun salat qiyam Ramadhan (tarawih), dapat dilaksanakan di masjid, musala, langgar, atau tempat lainnya," demikian salah satu kutipan dalam surat edaran tersebut.

Baca juga: Masyarakat Diimbau Shalat Tarawih di Rumah jika Daerahnya Masih Ada Penularan Covid-19

Adapun jemaah yang memungkinkan untuk shalat di masjid atau musala harus mematuhi protokol kesehatan. Jemaah harus menggunakan masker, menjaga jarak termasuk dalam saf shalat.

Menurut SE tersebut, penggunaan masker saat shalat dan menjaga jarak saf saat ini diperbolehkan karena Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, masyarakat diminta membawa alah shalatnya sendiri, takmir diimbau selalu kebersihan masjid atau musala setiap hari sebelum dan sesudah digunakan untuk ibadah.

Serta menyediakan perlengkapan pelindung diri untuk mendukung pelaksanaan ibadah secara bersih dan aman.

Kemudian, jemaah shalat terbatas hanya bagi masyarakat di sekitar masjid atau musala dengan pembatasan kuantitas jemaah maksimal 30 persen dari kapasitas tempat atau sesuai arahan dari pihak yang berwenang.

Berikutnya, kajian atau pengajian yang beriringan dengan kegiatan salat berjamaah seperti kuliah subuh atau ceramah tarawih dapat dilakukan dengan mengurangi durasi waktu agar tidak terlalu panjang dan tetap menerapkam protokol kesehatan lainnya secara disiplin.

Namun demikian, jika ditemukan kasus positif Covid-19 di sekitar masjid atau musala terkait, kajian atau pengajian hendaknya dilaksanakan secara daring atau membagikan bahan kajian.

Sementara terkait buka puasa dan sahur bersama, tadarus berjamaah, iktikaf dan kegiatan lainnya di masjid atau musala dan sejenisnya yang melibatkan banyak orang dan di dalamnya terdapat perilaku yang berpotensi menjadi sebab penyebaran Covid-19 seperti makan bersama, tidak dianjurkan.

Baca juga: Shalat Tarawih di Masjid Al-Azhar Dibatasi, Khotbah di Masjid Pondok Indah Dipersingkat

Adapun Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penentuan 1 Ramadhan 1442 Hijriah/2021 pada Senin (12/4/2021).

Menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin sidang isbat akan digelar secara daring dan luring mengingat Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Isbat awal Ramadhan dilaksanakan 12 April, bertepatan 29 Sya'ban 1442 Hijriah," kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin kepada Kompas.com, Senin (12/4/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua DPR Usul 'Semi-lockdown' Saat Hari Libur

Wakil Ketua DPR Usul "Semi-lockdown" Saat Hari Libur

Nasional
Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 152.686 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 152.686 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kepercayaan Publik Pada KPK Rendah, ICW Kembali Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri

Kepercayaan Publik Pada KPK Rendah, ICW Kembali Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 335, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 55.291 Orang

UPDATE 22 Juni: Tambah 335, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 55.291 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 13.668 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.018.113

UPDATE: Tambah 13.668 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.018.113

Nasional
Pengacara Senior M Assegaf Meninggal Dunia

Pengacara Senior M Assegaf Meninggal Dunia

Nasional
Epidemiolog: Idealnya Testing Covid-19 dengan PCR, tapi WHO Juga Anjurkan Antigen

Epidemiolog: Idealnya Testing Covid-19 dengan PCR, tapi WHO Juga Anjurkan Antigen

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Rata-rata AKD Kini Terapkan 'Lockdown'

Pimpinan DPR Sebut Rata-rata AKD Kini Terapkan 'Lockdown'

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Sanksi Tegas Diterapkan Selama PPKM Mikro

Wakil Ketua DPR Minta Sanksi Tegas Diterapkan Selama PPKM Mikro

Nasional
Kementerian PPPA Minta Pemangku Kepentingan Sensitif terhadap Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak di Pengungsian

Kementerian PPPA Minta Pemangku Kepentingan Sensitif terhadap Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak di Pengungsian

Nasional
BPK: 443 dari 503 Pemda Belum Mandiri, Masih Tergantung Dana Transfer Daerah

BPK: 443 dari 503 Pemda Belum Mandiri, Masih Tergantung Dana Transfer Daerah

Nasional
Gugatan Terhadap Sri Mulyani Ditolak, Bambang Trihatmodjo Ajukan Banding

Gugatan Terhadap Sri Mulyani Ditolak, Bambang Trihatmodjo Ajukan Banding

Nasional
Izin Ivermectin dari BPOM untuk Obat Cacing, Bukan Pengobatan Covid-19

Izin Ivermectin dari BPOM untuk Obat Cacing, Bukan Pengobatan Covid-19

Nasional
Pemerintah Disarankan Tunda Rencana Work From Bali

Pemerintah Disarankan Tunda Rencana Work From Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X