Jokowi: Relokasi dan Pembangunan Rumah Warga Terdampak Banjir NTT Dilakukan Secepatnya

Kompas.com - 09/04/2021, 14:47 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi bencana yang terletak Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, Jumat (9/4/2021). dok. Agus Suparto Presiden Joko Widodo meninjau lokasi bencana yang terletak Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, Jumat (9/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, pemerintah akan segera melakukan relokasi rumah warga yang terdampak banjir Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di saat bersamaan, pembangunan lokasi terdampak akan dilakukan secepatnya.

Hal ini Jokowi sampaikan saat mengunjungi salah satu lokasi bencana di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, NTT, Jumat (9/4/2021).

"Nanti dengan persetujuan masyarakat, lokasi ini akan dipindahkan, direlokasi dan secepatnya akan dibangun dalam waktu yang secepat-cepatnya," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Jajarannya Terus Lakukan Pencarian Korban Hilang Akibat Banjir NTT

Jokowi mengatakan, jumlah warga yang saat ini mengungsi tidak terlalu besar.

Namun, ia memastikan, logistik untuk para pengungsi tercukupi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hingga saat ini, jumlah korban meninggal akibat bencana ini mencapai 163 jiwa. Sedangkan 45 orang masih dalam pencarian.

Jokowi menyebut, muncul kendala dalam proses pencarian korban. Sebab, keadaan lapangan yang dipenuhi bebatuan besar menyulitkan operasionalisasi alat-alat berat.

"Tapi sudah saya perintahkan agar terus dicari dan ditemukan yang masih hilang 45 orang," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Korban Meninggal akibat Banjir NTT 163 Orang, Hilang 45

Sebelumnnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo telah mengatakan bahwa pemerintah akan membangun rumah-rumah yang rusak akibat banjir dan tanah longsor di NTT dan NTB.

"Bahwa pemerintah sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Presiden, BNPB itu akan membangun rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan," kata Doni melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/4/2021).

Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program perbaikan ini berbeda-beda. Untuk rumah rusak berat, disiapkan anggaran perbaikan sebesar Rp 50 juta.

Sementara, untuk rusak sedang, anggaran yang disiapkan Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.

Baca juga: Jokowi Pastikan Logistik untuk Korban Bencana NTT Mencukupi

Selain bantuan perbaikan kerusakan, kata Doni, pemerintah berencana untuk memberikan bantuan dana bagi pengungsi agar dapat menyewa rumah keluarga mereka sebagai tempat pengungsian.

Bantuan dana hunian diberikan kepada setiap keluarga setelah pemerintah daerah mengajukan usulan ke BNPB

"Hal ini dilakukan agar tidak terlalu banyak terjadinya kerumunan dan di tempat-tempat pengungsian," kata Doni.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Nasional
Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Nasional
Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Nasional
Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X