Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Vaksin AstraZeneca Aman, Boleh, dan Wajib bagi Muslim

Kompas.com - 07/04/2021, 10:25 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang telah memberikan contoh kepada masyarakat, khususnya muslim, bahwa vaksin Covid-19 AstraZeneca aman dan wajib diberikan kepada masyarakat.

"Bapak (Ma'ruf Amin) sebagai senior dari muslim di seluruh Indonesia sudah memberikan contoh bahwa vaksin AstraZeneca ini aman, boleh, dan wajib hukumnya untuk disuntikkan ke seluruh muslim di Indonesia," kata Budi saat menemani Wapres meninjau vaksinasi di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Budi berharap setelah dilaksanakannya penyuntikan vaksin AstraZeneca di kantor MUI, proses vaksinasi dengan vaksin yang sama berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia.

"Dan (penyuntikan) kepada seluruh muslim bisa berjalan dengan lancar," ujarnya.

Baca juga: Kemenkes: Kejadian Pasca-vaksinasi AstraZeneca Masih dalam Batas Wajar


Secara terpisah, Sekretaris Jenderal MUI Pusat Amirsyah Tambunan mengatakan, sasaran penerima vaksinasi gelombang keempat di kantor MUI sebanyak 100 orang.

"Dalam rangka untuk melakukan akselerasi vaksin ke MUI provinsi dan kabupaten/kota serta kecamatan di seluruh Indonesia," kata Amirsyah saat dihubungi, Rabu.

Amirsyah mengatakan, dengan adanya vaksinasi Covid-19 di kantor MUI, masyarakat diminta tidak ragu untuk melaksanakan vaksinasi sesuai jadwal.

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Nasional Tetap Jalan meski India Embargo AstraZeneca

Ia mengimbau masyarakat memiliki kesadaran kolektif bahwa vaksinasi merupakan ikhtiar untuk memutus penyebaran Covid-19.

"Kami juga meminta kepada semua pihak agar mempunyai kesadaran kolektif bahwa pasca-vaksinasi terus melakukan kewajiban (wajib iman, wajib aman, wajib imun) sehingga terhindar dari Covid-19," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com