Kompas.com - 06/04/2021, 20:04 WIB
Ilustrasi kebebasan pers ShutterstockIlustrasi kebebasan pers

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Rusdi Hartono mengatakan, kepolisian tidak bermaksud membatasi kerja jurnalistik melalui Surat Telegram Kapolri yang mengatur tentang pelaksanaan peliputan.

Menurut Rusdi, Polri sangat menghargai kerja jurnalistik.

"Polri sangat menghargai tugas yang dilakukan oleh rekan-rekan di bidang jurnalistik," kata Rusdi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Kapolri Terbitkan Telegram, Larang Media Siarkan Arogansi dan Kekerasan Polisi

Rusdi mengatakan, surat telegram itu ditujukan untuk kalangan internal, yaitu para kepala bidang humas Polri di seluruh wilayah.

Namun, setelah surat itu beredar, timbul berbagai penafsiran di masyarakat.

"Dalam proses ini berjalan banyak multitafsir di masyarakat. Tentu tafsir-tafsir ini Polri sangat menghargai dan sangat memahami," tuturnya.

Baca juga: Telegram Kapolri Larang Media Siarkan Arogansi Polisi, Kontras: Bahayakan Kebebasan Pers

Akhirnya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu dibatalkan.

Surat yang diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 5 April 2021 memuat 11 poin terkait pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Salah satu poinnya, melarang media menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Oleh karena itu, media diimbau menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas, tetapi humanis.

Pembatalan atau pencabutan telegram tersebut dituangkan dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021, ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono atas nama Kapolri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Nasional
Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

Nasional
UPDATE 12 April: Ada 87.034 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 12 April: Ada 87.034 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.608, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.728.204

UPDATE: Bertambah 4.608, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.728.204

Nasional
UPDATE 12 Mei: Ada 95.709 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Mei: Ada 95.709 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Anggota Komisi III DPR: Ada Kesan Mereka Mau Disingkirkan

Soal 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Anggota Komisi III DPR: Ada Kesan Mereka Mau Disingkirkan

Nasional
Menag: Dari Pandemi Kita Diingatkan, Nyawa Sesama adalah Prioritas Utama

Menag: Dari Pandemi Kita Diingatkan, Nyawa Sesama adalah Prioritas Utama

Nasional
Cegah Covid-19, Masyarakat di Zona Kuning dan Hijau Dilarang Silaturahmi secara Fisik

Cegah Covid-19, Masyarakat di Zona Kuning dan Hijau Dilarang Silaturahmi secara Fisik

Nasional
Satgas Imbau Masyarakat di Zona Merah dan Oranye Tidak Silaturahmi secara Fisik

Satgas Imbau Masyarakat di Zona Merah dan Oranye Tidak Silaturahmi secara Fisik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X