PMI Bentuk Tim Bangun Pengelolaan Air Bersih di Lokasi Banjir Bandang NTT

Kompas.com - 05/04/2021, 16:38 WIB
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla saat di Mataram, menghadiri peletakan batu pertama , pembangunan Gudang Logistik Palang Merah Indonesia (PMI)di delapan provinsi se Indonesia, FITRI RKetua Umum PMI Jusuf Kalla saat di Mataram, menghadiri peletakan batu pertama , pembangunan Gudang Logistik Palang Merah Indonesia (PMI)di delapan provinsi se Indonesia,

JAKARTA, KOMPAS.com - Palang Merah Indonesia (PMI) akan membangun sejumlah pengelolaan air bersih di sekitar lokasi yang terdampak banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla (JK) saat menghadiri gerakan masjid bersih menyambut Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (05/04/2021).

"Untuk banjir bandang di NTT kita sudah buat tim, dan akan membangun pengelolaan air bersih dan mengirimkan mobil tangki untuk melakukan distribusi air bersih ke pengungsi," kata JK.

Menurut dia, salah satu prioritas dalam setiap bencana adalah terkait penyediaan air bersih.

Baca juga: Menag Yaqut Minta Jajarannya Proaktif Bantu Korban Bencana Banjir Bandang di NTT

Lebih jauh PMI tidak hanya membangun pengelolaan air bersih di lokasi bencana banjir bandang NTT, namun PMI juga akan mengirimkan sejumlah mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada para pengungsi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya diketahui, banjir bandang telah menerjang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (4/4/2021) pukul 01.00 WITA.

Berdasarkan laporan BNPB, banjir bandang dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi.

Terdapat beberapa wilayah yang diterjang banjir bandang, NTT, di antaranya Desa Nelelamadike di Kecamatan Ile Boleng, Kelurahan Waiwerang dan Desa Waiburak di Kecamatan Adonara Timur, Desa Oyang Barang dan Pandai di Kecamatan Wotan Ulumado serta Desa Waiwadan dan Duwanur di Kecamatan Adonara Barat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Nasional
DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

Nasional
Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Nasional
Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Nasional
Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Nasional
DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

Nasional
KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

Nasional
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional dan Tambah Kapasitas BOR di RS

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional dan Tambah Kapasitas BOR di RS

Nasional
Pemerintah dan DPR Disebut Sepakat Akan Masukkan RUU KUHP ke Prolegnas Prioritas Bulan Juli

Pemerintah dan DPR Disebut Sepakat Akan Masukkan RUU KUHP ke Prolegnas Prioritas Bulan Juli

Nasional
Moeldoko: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Segera Disahkan

Moeldoko: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Segera Disahkan

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Pimpinan DPR Minta AKD Kurangi Mobilitas

Cegah Penyebaran Virus Corona, Pimpinan DPR Minta AKD Kurangi Mobilitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X