Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta UMKM Dikorporatisasi, dari Usaha Perorangan jadi PT-Koperasi

Kompas.com - 05/04/2021, 13:14 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dikorporatisasi.

Artinya, UMKM tidak lagi berupa usaha perorangan, tapi menjadi perseroan terbatas atau koperasi.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Senin (5/4/2021).

"Pak Presiden juga memberi arahan khusus kepada Kementerian Koperasi UMKM supaya melakukan korporatisasi UMKM, supaya tidak lagi menjadi usaha-usaha perorangan tapi dalam bentuk PT atau dalam bentuk koperasi," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki usai rapat terbatas.

Baca juga: Masih Bisa Daftar, Ini Cara Dapat BLT UMKM Rp 1,2 Juta

Korporatisasi ini diharapkan dapat mendorong UMKM naik kelas, dari yang semula di level kecil menjadi menengah, dari level menengah menjadi besar, dan seterusnya.

Teten juga berharap, korporatisasi UMKM mampu mendorong realisasi kebijakan penambahan porsi kredit kepada UMKM.

"Supaya juga tadi penambahan porsi kredit kepada UMKM dinaikkan di atas 30 pada 2024 juga bisa terealisasi dengan baik," ujar Teten.

Sebagaimana arahan dalam rapat terbatas, Jokowi ingin agar porsi kredit untuk UMKM ditingkatkan dari yang semula 18-20 persen, menjadi lebih dari 30 persen di tahun 2024.

Baca juga: Luhut: 20 April, Stimulus Rp 400 Miliar untuk UMKM Diluncurkan

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan yang selama ini angkanya berada di bawah Rp 50 juta ditingkatkan plafonnya menjadi Rp 100 juta.

Kemudian, kredit UMKM yang semula besarannya antara Rp 500 juta-10 miliar ditingkatkan menjadi Rp 20 miliar.

"Kebijakan penambahan porsi kredit untuk usaha mikro dan perubahan KUR yang sudah disampaikan oleh Pak Menko ini saya kira akan mendorong strategi besar kita untuk mendorong UMKM kita naik kelas," kata Teten.

"Jadi kita berharap nanti dengan perubahan kebijakan anggaran pembiayaan ini bisa semakin banyak usaha mikro yang naik menjadi kecil dan kecil menengah dan seterusnya," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com