Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Lengkap Muhammadiyah Terkait Video Viral KTP Non-Islam Tak Bisa Daftar Vaksin

Kompas.com - 02/04/2021, 07:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) memberi penjelasan soal video viral mengenai vaksinasi Covid-19 yang melibatkan Muhammadiyah.

Dalam video berdurasi 32 detik yang diterima Kompas.com, terlihat seorang petugas menyatakan peerta vaksinasi yang ber-KTP non-Islam tidak bisa mendaftar.

"Yang mendaftar melalui online atau Loket.com, dengan kategori dengan catatan kategori pelayan publik Muhamadiyah, catatannya pelayan publik Muhammadiyah, kami mendapatkan informasi PIC-nya yang berada di belakang bahwa untuk KTP dengan agama non-Islam tidak bisa diregistrasi karena arahan dari PIC-nya, ya. Terima kasih," kata petugas itu.

Baca juga: Penjelasan Muhammadiyah soal Video Viral KTP Non-Islam Tak Bisa Ikut Vaksin

Ketua Divisi Komunikasi Informasi MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budi Santoso menyatakan, isi video tidak benar, berikut pernyataan lengkap MCCC sebagaimana dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, muhammadiyah.or.id:

1. Pemerintah sudah melibatkan berbagai kelompok keagamaan dan kelompok masyarakat dalam upaya percepatan vaksinasi Covid-19, salah satunya inisiatif Kementerian BUMN melibatkan Muhammadiyah dalam mengkoordinasi lansia dan pelayan publik Muhammadiyah (guru tenaga pendidikan, dosen, dll) untuk dilakukan vaksinasi. MCCC Muhammadiyah mengapresiasi dan berterima kasih atas perhatian pemerintah dalam hal ini.

Baca juga: Muhammadiyah Keluarkan 13 Imbauan Pelaksanaan Ibadah Ramadhan 2021


2. Keinginan masyarakat yang begitu besar untuk segera mendapat vaksin, mengakibatkan warga di luar target sasaran yang dimandatkan kepada MCCC banyak yang ikut mendaftar, sementara kuota peserta terbatas sesuai mandat.

3. MCCC menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan kepada warga yang diluar target sasaran belum bisa dilayani di kegiatan tersebut.

4. Secara umum, target sasaran vaksinasi di Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah di seluruh Indonesia mengikuti mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan dan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan setempat.

Baca juga: Muhammadiyah Ingatkan Aparat Penegak Hukum Hati-hati buat Pernyataan Terkait Terorisme

5. Bahwa Muhammadiyah konsisten dalam mengemban misi kemanusiaan, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini.

6. Muhammadiyah akan terus mengerahkan seluruh RS Muhammadiyah dan Aisyiyah se indonesia untuk mensukseskan vaksinasi di Indonesia.

Dalam rilis terpisah, Budi menegaskan, Muhammadiyah konsisten mengemban misi kemanusiaan secara infklusif, termasuk melaksanakan program vaksinasi untuk semua warga tanpa memandang suku, agama, ras, dan pilihan politik.

"Muhammadiyah terus aktif mengerahkan seluruh RS Muhammadiyah dan Aisyiyah se Indonesia untuk mensukseskan vaksinasi dan mengatasi pandemi Covid-19, serta terus berkomitmen hadir membantu masyarakat dari semua golongan tanpa diskriminasi,” tutur Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com