Pengamat: Pemerintah Tak Terpengaruh Narasi Politik dalam Menangani Polemik Partai Demokrat

Kompas.com - 01/04/2021, 00:03 WIB
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).  Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA FOTO/ENDI AHMADMoeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, pemerintah tidak terpengaruh dengan narasi politik yang muncul dalam menyikapi polemik kepemimpinan Partai Demokrat.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) yang digelar kubu pendukung Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

“Pemerintah ingin menunjukkan tidak terpengaruh dengan aspek dan narasi politik dalam mengambil keputusan terkait permasalahan ini,” ujar Adi, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: BREAKING NEWS: Pemerintah Tolak Permohonan Moeldoko dkk soal Klaim Partai Demokrat

Menurut Adi, selama ini muncul anggapan bahwa pemerintah lebih berpihak pada kubu KLB yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Namun anggapan tersebut dibantah dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Menkumham Yasonna Laoly bersama Menko Polhukam Mahfud MD.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Pesan politiknya sederhana, ini dua pendekar hukum yang diandalkan untuk menganulir dan mengamputasi tuduhan keberpihakan terhadap pemerintah selama ini,” tutur Adi.

Di sisi lain, Adi berpandangan pemerintah tak ingin dikaitkan lebih jauh dalam konflik kepemimpinan di Partai Demokrat.

“Secara politik, pemerintah tidak mau terlalu jauh diseret dalam persoalan dualisme Demokrat,” imbuhnya.

Baca juga: Alasan Pemerintah Tolak Pengesahan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Sebelumnya Yasonna menuturkan beberapa argumentasi yang mendasari penolakan permohonan.

Pertama, Kemenkumham merujuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan dan dicatatkan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Panggil Kadishub Bandung Barat sebagai Saksi Kasus Pengadaan Barang Penanganan Pandemi

KPK Panggil Kadishub Bandung Barat sebagai Saksi Kasus Pengadaan Barang Penanganan Pandemi

Nasional
Fraksi Golkar di MPR Dukung Sikap Jokowi Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Fraksi Golkar di MPR Dukung Sikap Jokowi Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Nasional
MAKI Cabut Gugatan Uji Materi UU KPK

MAKI Cabut Gugatan Uji Materi UU KPK

Nasional
Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Nasional
Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Nasional
Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Nasional
IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

Nasional
Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Nasional
Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Nasional
DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X