Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Antisipasi Propaganda Radikalisme di Kalangan Generasi Muda

Kompas.com - 30/03/2021, 14:17 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) meminta pemerintah mengantisipasi segala bentuk propaganda radikalisme pada kalangan anak muda.

Dorongan itu menyusul terungkapnya identitas pelaku bom bunuh diri di halaman Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021), berinisial L (26) dan YSF. Keduanya merupakan pasangan suami istri.

"Usia pelaku masih 26 tahun, kelahiran tahun 90an, termasuk segmen milenial. Saya rasa ini menjadi peringatan bagi kita bahwa doktrin dan propaganda radikalisme terorisme itu menyasar generasi muda yang tidak memiliki pondasi ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang kuat," ujar Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021).

Baca juga: Wapres Minta MUI Bantu Pemerintah Cegah Berkembangnya Paham Radikalisme

Sahat mengatakan, antisipasi bisa dilakukan dengan memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan.

Mengingat, pelaku bom bunuh di Makassar masih tergolong muda.

Di samping itu, Sahat menilai, bahwa terorisme berawal dari benih intoleransi dan eksklusivisme.

Kemudian tumbuh menjadi pemikiran radikalisme selanjutnya ekstremisme yang dapat berujung pada aksi terorisme.

"Sangat penting sekali melakukan pencegahan pemikiran intoleransi dan eksklusivisme sejak dini melalui pendidikan kepada generasi muda. Generasi muda Indonesia harus diajar dan dilatih bahwa kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Keberagaman adalah kekayaan yang harus kita jaga dan rawat bersama," kata Sahat.

Baca juga: AHY Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Terorisme dan Radikalisme

Sahat juga mengingatkan pentingnya mengawasi penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui media sosial.

Menurutnya, pengawasan penyebaran radikalisme melalui jagat media maya tidak melulu dilakukan pemerintah, melainkan juga bisa dilakukan semua elemen masyarakat

"Jadi tidak hanya pemerintah, masyarakat juga harus proaktif mengawasi media sosial, dan melaporkan ke pihak berwajib jika ditemukan adanya konten-konten di media sosial yang diduga bermuatan doktrin radikalisme, terorisme, bahkan yang terkait dengan tata cara pembuatan bahan peledak ataupun aksi-aksi terorisme lainnya," tegas Sahat.

Sebelumnya, Polri telah merilis identitas pelaku bom bunuh di Makassar sebagai pasangan suami istri. Keduanya baru membina rumah tangga kurang lebih sekitr enam bulan.

Keduanya merupakan bagian dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang pernah melakukan aksi serupa di Katedral Our Lady of Mount Carmel, Pulau Jolo, Filipina Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com