Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKN: Pengangkatan CPNS 5 Tahun Terakhir Tak Menutupi Jumlah PNS yang Masuk Usia Pensiun

Kompas.com - 30/03/2021, 11:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengungkapkan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 5 tahun terakhir menurun sehingga tak sepadan dengan jumlah PNS yang akan memasuki usia pensiun.

Penyebabnya, kata Suharmen, moratorium.

Kendati ada pengangkatan CPNS dari sekolah kedinasan, menurutnya itu tidak siginifikan untuk menggantikan PNS pensiun.

"Jumlahnya tidak signifikan yaitu melalui jalur pendidikan kedinasan. Tapi jumlah ini juga tidak mampu menutup jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun," kata Suharmen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X, Selasa (30/3/2021).

Baca juga: Seputar Seleksi CPNS 2021: Formasi Ditetapkan Akhir Maret, Peluang untuk Guru, dan Upaya Cegah Kecurangan

Ia pun menjabarkan jumlah PNS yang ada saat ini. Menurutnya, hingga Desember 2020 PNS ada sebanyak 4.168.118. Di antaranya, ada PNS tenaga guru sebanyak 1.418.266 orang.

"Terdiri dari laki-laki sebanyak 522.007 orang atau 37 persen, dan yang perempuan itu 63 persen atau 896.259 orang," ujarnya.

Guru usia pensiun

BKN juga telah membuat rincian PNS guru yang akan memasuki masa pensiun (berusia 60 tahun) pada 2021.

"Jadi kalau usianya kami hitung 60, maka jumlah guru yang akan pensiun adalah untuk 2021 sebanyak 69.999," terangnya.

Sementara itu, untuk guru yang akan memasuki usia 60 pada tahun berikutnya yaitu 2022 sebanyak 84.000. Kemudian pada 2023 sebanyak 86.000, 2024 sebanyak 80.880, dan 2025 sebanyak 82.500 orang.

Baca juga: Cegah Kecurangan, BKN Akan Gunakan Face Recognition dalam Tes CPNS

Namun, data tersebut baru data guru usia pensiun yang ada di daerah.

Untuk data guru di pusat yang akan memasuki masa pensiun tahun 2021 yaitu sebanyak 1.514 orang, 2022 sebanyak 1.953, 2023 sebanyak 2.435, 2024 sebanyak 3.135 dan 2025 ada 4.510 orang.

Selain itu, Suharmen juga mengungkapkan data sebaran PNS tenaga guru di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data tersebut, jumlah guru terbanyak di Indonesia dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur yaitu 156.013 orang.

Baca juga: Menpan RB: Arahan Jokowi, CPNS 2021 Perbanyak Penyuluh Lapangan, yang Hanya Duduk Dikurangi

"Kemudian diikuti dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Barat ada 146.655 orang, dan Jawa Tengah ada 142.840 orang," katanya.

Namun, lanjut dia, ada juga provinsi yang jumlah tenaga guru PNS masih terhitung rendah yakni berada di Provinsi Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

Suharmen mengungkapkan, jumlah tenaga guru PNS di Papua Barat 8.950 orang, Kepulauan Riau 8.728 orang, dan Bangka Belitung hanya 8.719 orang.

"Jadi ada isu terkait juga dengan distribusi guru yang ada sebagian besar di daerah Jawa," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com