Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Sekali-kali Beli Produk Asing untuk Proyek Pemerintah

Kompas.com - 26/03/2021, 12:11 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti para bupati untuk tak menggunakan produk asing dalam setiap proyek pemerintah. Ia meminta agar penggunaan produk dalam negeri terus ditingkatkan.

Hal ini Jokowi sampaikan saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).

"Setiap proyek yang ada, program yang ada, harus wajib menggunakan produk-produk lokal. Jangan sekali-kali untuk proyek pemerintah itu membeli produk asing," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Vaksin Covid-19 di Indonesia Akan Capai 60-70 Juta Dosis di Bulan Juli

Jokowi mengatakan, penggunaan produk dalam negeri penting untuk meningkatkan demand (permintaan) dan konsumsi.

Sebab, jika demand dan konsumsi naik, produksi pabrik dan industri akan mengalami peningkatan.

"Sehingga enggak ada yang PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap karyawannya," ujar Jokowi.

Kepala Negara meminta para bupati membantu kelangsung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menyebut, pemerintah pusat melalui bantuan presiden (Banpres) produktif telah menyuntikkan dana Rp 2,4 juta ke para pelaku UMKM.

Baca juga: Covid-19 di Sejumlah Negara Melonjak, Jokowi: Alhamdulillah Kita Turun ke 5.000 Kasus

Namun, jika daerah memiliki anggaran yang cukup, dana tersebut bisa disalurkan ke para pedagang pasar, asongan, kaki lima, atau para pedagang lain yang terdampak pandemi.

"Atau kalau daerahnya ada pariwisata ini yang paling terdampak, berikan suntikan ke sana," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, selain sektor kesehatan, pemulihan ekonomi juga menjadi kunci untuk mengatasi pandemi.

"Tapi sekali lagi, gas dan remnya (antara kesehatan dan ekonomi) ini harus diatur," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com