KPAI: Sekolah Wajib Gelar Vaksinasi Sebelum Penerapan Pembelajaran Tatap Muka

Kompas.com - 25/03/2021, 18:17 WIB
Sejumlah siswa memberi salam kepada gurunya di SD Negeri Dukuh 1, Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (17/3/2021). Simulasi protokol kesehatan COVID-19 di sekolah tersebut tersebut bertujuan untuk memperkuat kebiasaan baru di lingkungan sekolah baik siswa dan guru agar siap dalam kegiatan belajar dan mengajar yang menerapkan pertemuan tatap muka. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/aww. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot NugrohoSejumlah siswa memberi salam kepada gurunya di SD Negeri Dukuh 1, Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (17/3/2021). Simulasi protokol kesehatan COVID-19 di sekolah tersebut tersebut bertujuan untuk memperkuat kebiasaan baru di lingkungan sekolah baik siswa dan guru agar siap dalam kegiatan belajar dan mengajar yang menerapkan pertemuan tatap muka. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menilai sekolah wajib menyelenggaran vaksinasi Covid-19 sebelum pembelajaran tatap muka kembali dimulai.

Hal itu, kata dia, dilakukan agar saat proses pembelajaran tatap muka kembali dimulai tidak membuat sekolah kecolongan.

"Saya kira menjadi wajib sekolah menyelenggarakan vaksinasi sebelum penyelenggaraan belajar di kelas benar-benar dilakukan," kata Jasra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Jubir Wapres: Soal Sekolah Tatap Muka Belum Diputuskan

Jasra mengatakan, vaksinasi adalah prasyarat bagi anak-anak yang ingin menjalani sekolah tatap muka.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar vaksinasi bisa dilakukan sebelum anak-anak beraktivitas kembali di sekolah.

"Agar keinginan mulia herd immunity yang disampaikan presiden dan praktisi kesehatan dapat dipastikan berlangsung di sekolah," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun pemerintah menargetkan opsi pembelajaran tatap muka itu dapat dibuka oleh semua sekolah di Indonesia pada tahun ajaran baru mendatang yang jatuh pada Juli 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan, Indonesia tertinggal dari negara-negara Asia Timur dan Pasifik lainnya yang telah lebih dahulu membuka pembelajaran tatap muka.

Baca juga: KPAI Minta Satgas Covid-19 Pastikan Kesiapan Sekolah jika Belajar Tatap Muka Diterapkan

"Kita lihat satu statistik yang mulai mengkhawatirkan saya, jadi semua 23 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, 85 persen dari semua negara tersebut sudah buka sekolahnya, kita tertinggal," kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (18/3/2021).

Nadiem menuturkan, saat ini baru ada 15 persen sekolah di Indonesia yang telah memberlakukan pembelajaran tatap muka.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Fit and Proper Test' Calon Dubes Digelar Juli, Berikut Daftar Nama yang Beredar

"Fit and Proper Test" Calon Dubes Digelar Juli, Berikut Daftar Nama yang Beredar

Nasional
KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Nasional
KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X