Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI: Sekolah Wajib Gelar Vaksinasi Sebelum Penerapan Pembelajaran Tatap Muka

Kompas.com - 25/03/2021, 18:17 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menilai sekolah wajib menyelenggaran vaksinasi Covid-19 sebelum pembelajaran tatap muka kembali dimulai.

Hal itu, kata dia, dilakukan agar saat proses pembelajaran tatap muka kembali dimulai tidak membuat sekolah kecolongan.

"Saya kira menjadi wajib sekolah menyelenggarakan vaksinasi sebelum penyelenggaraan belajar di kelas benar-benar dilakukan," kata Jasra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Jubir Wapres: Soal Sekolah Tatap Muka Belum Diputuskan

Jasra mengatakan, vaksinasi adalah prasyarat bagi anak-anak yang ingin menjalani sekolah tatap muka.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar vaksinasi bisa dilakukan sebelum anak-anak beraktivitas kembali di sekolah.

"Agar keinginan mulia herd immunity yang disampaikan presiden dan praktisi kesehatan dapat dipastikan berlangsung di sekolah," ujar dia.

Adapun pemerintah menargetkan opsi pembelajaran tatap muka itu dapat dibuka oleh semua sekolah di Indonesia pada tahun ajaran baru mendatang yang jatuh pada Juli 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan, Indonesia tertinggal dari negara-negara Asia Timur dan Pasifik lainnya yang telah lebih dahulu membuka pembelajaran tatap muka.

Baca juga: KPAI Minta Satgas Covid-19 Pastikan Kesiapan Sekolah jika Belajar Tatap Muka Diterapkan

"Kita lihat satu statistik yang mulai mengkhawatirkan saya, jadi semua 23 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, 85 persen dari semua negara tersebut sudah buka sekolahnya, kita tertinggal," kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (18/3/2021).

Nadiem menuturkan, saat ini baru ada 15 persen sekolah di Indonesia yang telah memberlakukan pembelajaran tatap muka.

Ia membandingkan angka tersebut dengan Amerika Serikat yang memiliki kasus Covid-19 lebih parah di Indonesia, tetapi 40 persen sekolah di "Negeri Paman Sam" sudah melakukan pembelajaran tatap muka.

Diberitakan, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menanggapi pernyataan Sinovac yang menyebut vaksin mereka aman dan efektif untuk anak.

Menurut dia, Kemenkes masih menanti hasil uji klinis secara keseluruhan terhadap anak-anak sebelum memutuskan apakah akan menggunakan vaksin ini untuk vaksinasi kepada anak-anak atau tidak.

Baca juga: Sinovac Sebut Vaksinnya Aman untuk Anak, Kemenkes Tunggu Rekomendasi IDAI dan ITAGI

"Kita tunggu dulu hasil uji klinis dan kajian Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) serta rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), " ujar Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (25/3/2021).

Sebelumnya diberitakan, perusahaan farmasi asal China, Sinovac telah mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 mereka aman dan efektif untuk anak-anak usia 3-17 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com